MPR Minta Pemerintah Batalkan Rencana Kenakan Pajak Sembako
DPR meminta pemerintah menjelaskan kedudukan draf sekaligus naskah akademik RUU KUP. Sebab, draf yan...
Pemerintah Berharap Pengesahan RUU KUHP Sebagai Resultante Demokratis
KUHP yang digunakan selama ini dinilai sebagian memuat ketidakpastian karena pemerintah tidak pernah...
Aliansi Reformasi KUHP: Substansi RKUHP Butuh Pembahasan Terbuka, Bukan Sosialisasi Searah
Tapi, pemerintah mengklaim tidak menutup proses penyusunan RKUHP, bahkan telah membuka ruang partisi...
Menggaungkan Kembali RUU Advokat Demi Penguatan Sistem Peradilan Pidana
Beragam persoalan dalam pengaturan profesi Advokat perlu disikapi dengan segera membahas RUU Advokat...
DPR Minta Satgas Saber Pungli Tingkatkan Kinerja
Bila Perpres 87/2016 dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan sejak 2016, idealnya pungutan lia...
Pengenaan PPN Sembako Berpotensi Digugat
Karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terka...
Pelat Nomor DPR dan Kekuasaan
Persoalan ini sangat fundamental dan kompleks serta erat kaitannya dengan kultur politik dan hukum m...
Pasal-Pasal 'Pembunuh' Demokrasi dalam RKUHP
Berbagai pasal pelarangan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat tertuang dal...