Tiga Arahan Presiden untuk Komite Penanganan Covid-19
Mulai mengintegrasikan kebijakan Kesehatan dan ekonomi, prioritas penanganan Covid-19 di 8 provinsi,...
Peralihan Asabri ke BPJS Tak Kurangi Manfaat Peserta
Bagi Asabri, sejatinya pengalihan program Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan wajib memberi kesejahteraan...
Menyoal Wewenang Pemerintah Pusat Terbitkan Izin Usaha Pertambangan
Izin usaha pertambangan menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi. Dua pemohon lain, meminta M...
Jimly: Ada Untung-Rugi Terapkan Metode Omnibus Law
Omnibus law disebut sebagai metode pembentukan UU dengan pendekatan sapu jagat. Terpenting, setiap p...
Bahas RUU Cipta Kerja di Masa Reses Menuai Kritik
Ketentuan masa reses diatur dalam Tata Tertib DPR. Namun tidak mengatur secara tegas larangan membah...
Pemerintah: Aturan Pengunduran Diri Anggota Legislatif Ikut Pilkada Konstitusional
Apapun jabatan yang diemban dapat dijalankan sampai berakhirnya jabatan tersebut. Tetapi, jika meman...
Mendorong RUU Perlindungan Buruh Perkebunan Masuk Prolegnas 2021
Karena perlindungan dan kondisi kerja buruh perkebunan kelapa sawit sangat minim. Untuk itu, DPR sen...
Perlu Memperjelas Mekanisme Kerja Komite Penanganan Covid-19 dan PEN
Percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mesti berjalan secara beriringan. Tuga...