MUI Minta MK Tolak Perkawinan Beda Agama
MUI menegaskan Indonesia bukan penganut HAM yang sebebas-bebasnya karena kultur di Indonesia tidak s...
Gagas RUU Pemerintahan Digital, DPD Serap Masukan Pemangku Kepentingan
Transformasi digital bukanlah waktu yang singkat, memerlukan waktu panjang, sehingga diperlukan tata...
lLUNI FHUI: RUU Hukum Acara Perdata Harus Akomodir Tiga Aspek
Aspek penting yang dimaksud adalah berdimensi inklusif, kemudahan, dan kekinian.
Kenali Kampus Negeri Luar Jakarta Hingga Urgensi Pengesahan RUU PDP
Hal-hal yang perlu diperhatikan konsumen saat gunakan layanan perbankan, pesan Menkumham saat KLB Ik...
DPD Telaah Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Seperti keberadaan UU Cipta Kerja menambah munculnya konflik agraria, hingga nasib aturan turunan ya...
Perlunya Evaluasi Kedudukan BNN dalam Revisi UU Narkotika
Seperti menjadikan BNN setingkat komisi di tengah situasi darurat narkoba. Disarankan ada keseimbang...
Begini Masukan KAI ISL terhadap RUU Hukum Acara Perdata
Seperti mengadopsi penerapan small claim court, gugatan class action, permohonan pelaksanan eksekusi...
Respons DPR Terkait Terbitnya Perubahan PP Pendirian-Pembubaran BUMN
Komisari dan dewan pengawas tak dapat dikenakan tanggung jawab bila BUMN rugi sepanjang dapat membuk...