Pendidikan Tinggi Umum dan Kementerian/Lembaga Tak Boleh Saling Tumpang Tindih
Tugas pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian dan lembaga harus fokus kepada kebu...
Ini 4 Klaster Masalah Peradilan Pidana
Mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, penggunaan instrumen hukum secara pro...
Disetujui Paripurna Jadi UU Penyesuaian Pidana, Atur 3 Substansi Utama
Antara lain penyesuaian pidana dalam UU di luar KUHP Nasional, penyesuaian dalam Perda, dan penyemp...
Ini 11 Pokok Pengaturan RUU Kadin, dari Perkuat Tata Kelola hingga Penyelesaian Sengketa Bisnis
Penyelesaian sengketa bisnis sebagai bagian dari fungsi Kadin melakukan pendampingan bagi anggotanya...
DPR Kebut Revisi UU Pemilu Awal 2026 dengan 3 Tahap Meaningful Participation
Terkait pernyataan Presiden Prabowo yang mempertimbangkan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD, ...
Disetujui di Baleg, RUU PSDK Siap Diparipurnakan
Untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Ada 10 poin utama substansi penting dalam RUU PSDK/
LKMK Disepakati Menarik dan Mendistribusi Royalti
Sesuai draf RUU pengusul LKMK dibentuk oleh Menteri dan diberi kuasa substitusi oleh pencipta, pemeg...
Sejumlah Catatan Tim Ahli Baleg DPR untuk RUU Hak Cipta
Ada peluang RUU Hak Cipta sebagai RUU pengganti, bukan RUU perubahan. Diusulkan untuk memperjelas ke...