Tumpang Tindih Regulasi Hutan Adat, Apa Kabar RUU Masyarakat Hukum Adat?
Masih sedikit pemerintah daerah yang memiliki peraturan daerah yang mengatur keberadaan masyarakat h...
RUU BUMN Siap Diparipurnakan, Direksi Dilarang Rangkap Jabatan
Mengubah 84 Pasal yang tertuang dalam 11 pokok pikiran. Seperti menghapus ketentuan anggota direksi,...
RUU Ketenagakerjaan Harus Seimbangkan Perlindungan Pekerja dan Keberlanjutan Usaha
Setiap usulan dari serikat pekerja, pengusaha, maupun pemerintah perlu dipertimbangkan secara propor...
Program Penjaminan Polis Asuransi Diangggap 'Nyaris Tak Berguna', Pakar Sodorkan 3 Solusi untuk RUU P2SK
Sebab UU P2SK tidak menjamin polis asuransi yang berkaitan dengan investasi.
Berbagai Usulan Ombudsman untuk RUU KUHAP, dari Pengawasan Eksternal hingga Batas Waktu Penyelidikan
Penting diatur mekanisme bagi pelapor yang menghadapi hambatan misalnya laporan tidak ditanggapi, un...
Paripurna DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM MA Tahun 2025
10 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM terpilih untuk mengisi kamar pidana, perdata, agama, TUN, ...
Paripurna DPR Setujui Perubahan Prolegnas 2025-2029
Ada 198 RUU Perubahan Prolegnas 2025-2029, 52 RUU perubahan kedua prolegnas prioritas 2025 dan 67 RU...
Pengusul Beberkan 3 Urgensi dan 8 Materi RUU Hak Cipta
UU 28/2014 tidak relevan dengan perkembangan teknologi digital, perdagangan elektronik, kecerdasan a...