Koalisi Minta Pembahasan RKUHAP Transparan dan Melibatkan Partisipasi Publik Bermakna
Draf RKUHAP 2025 menghapus kebaruan progresif yang termuat dalam draf RKUHAP sebelumnya, misalnya dr...
Ketua Komisi III DPR Dukung Wacana Penghapusan Penerbitan SKCK
Memiliki SKCK bukanlah jaminan seseorang tidak memiliki permasalahan hukum.
Aspek Krusial yang Harus Diperhatikan dalam Perumusan RKUHAP
Sistem hukum yang baik harus menjaga hak-hak dasar manusia dalam setiap proses hukum.
Keadilan Restoratif dalam RUU KUHAP: Glorifikasi Pemulihan atau Formalisasi Perdamaian?
Keadilan restoratif dalam RUU KUHAP tidak cukup hadir sebagai jargon normatif. Ia harus hadir sebaga...
DPR Soroti Ormas Minta THR, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
Peristiwa ini kerap berulang setiap tahun, tapi tidak ada penyelesaian secara tuntas. fenomena terse...
Dari Pangkat TNI Hingga Ketentuan Mengenai DPR yang Rapat di Hotel
Dibahas pula Sanksi STNK Mati, Hak-Hak Kreditur dalam Kepailitan, hingga Larangan Mengambil Foto dan...
Sepakat RUU Perkoperasian Diparipurnakan, Begini Pandangan 8 Fraksi Partai
Diboyong ke rapat paripurna untuk disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Perkuat Advokat, Komisi III DPR Setuju Ketentuan RKUHAP Ini Dihapus
Seluruh fraksi di Komisi III DPR sepakat menghapus Pasal 142 ayat (3) RKUHAP yang intinya melarang a...