5 Catatan YLBHI untuk Perubahan Keempat UU Minerba
Seperti pengesahan RUU terkesan tergesa-gesa, meningkatkan komersialisasi kampus, hingga mengacaukan...
Menteri Bahlil Sebut Persetujuan Perubahan UU Minerba adalah Jihad Konstitusi
DPR menyambut baik ketentuan dalam revisi UU Minerba yang membatalkan pemberian izin pengelolaan tam...
YLBHI Desak DPR Buka Akses Dokumen RUU KUHAP untuk Publik
Akses terhadap dokumen RUU sebagai pintu masuk publik mengawal dan memberi masukan terhadap RUU KUHA...
Sejumlah Usulan Pakar Terhadap RUU LPSK
Mulai dari perlindungan terhadap petugas yang melindungi saksi dan korban, hingga penguatan LPSK se...
Baleg DPR Mulai Garap RUU Perkoperasian
RUU diusulkan mengatur sejumlah substansi seperti pembentukan lembaga pengawas dan lembaga penjamin ...
Disetujui, Ini 6 Substansi Utama UU Perubahan Keempat Minerba
Salah satunya, perubahan kebijakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas k...
Kontroversi Tata Tertib Kewenangan DPR Mengevaluasi Berkala Pejabat Negara
Asas praesumptio iustae causa (praduga keabsahan) menyatakan bahwa keputusan administrasi pemerintah...
Asosiasi Wanti-wanti DPR: RUU Haji Jangan Legalkan Umrah Mandiri
Dikhawatirkan memberi dampak buruk bagi masyarakat yang ingin menjalankan ibadah umrah.