<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika kendaraan atau pengemudi �taksi <em>online</em><em>�</em> saat menjemput penumpang ternyata berbeda dengan data kendaraan atau identitas pengemudinya yang tercantum dalam aplikasi, maka hal tersebut <strong>bertentangan</strong> dengan ketentuan dalam Pasal 31 huruf c <u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c25d0b9f23a7/node/534/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-118-tahun-2018" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus</a></u>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Hal tersebut dapat termasuk pelanggaran sedang atau berat, yang sanksinya diberikan oleh Menteri Perhubungan atau Gubernur kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan dapat berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua, pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, hingga pencabutan izin penyelenggaraan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Jika Menemukan <i>Driver</i> atau Kendaraan Berbeda dengan di Aplikasi

Ilustrasi: BAS

Pemerintah dapat melihat dan mencontoh kebijakan yang telah dilakukan di Singapura dalam mengakomodir pengaturan transportasi berbasis aplikasi.

Ahok: Usaha Angkutan Berbasis Aplikasi Harus Ikuti Aturan

Ribuan pengemudi sejumlah armada taksi menggelar unjuk rasa di jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (14/3). Mereka menuntut pemerintah menutup taksi berbasis online yang dinilai tidak sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Foto: RES

GrabCar dan Uber tetap memilih menjadi content provider. Keduanya akan bekerjasama dengan badan hukum (koperasi) sebagai penyelenggara angkutan umum. 

Pemerintah, GrabCar dan Uber Berembuk Cari Solusi, Ini Hasilnya

Yusril Ihza Mahendra. Foto: SGP

Harmonisasikan aturan transportasi, jangan biarkan rakyat bentrok karena memperebutkan lahan untuk mencari nafkah.

Ini Kata Yusril Soal Polemik Transportasi Berbasis Aplikasi

Foto: RES

Membuat aturan atau merevisi UU LLAJ adalah jalan yang mesti ditempuh pemerintah.

Pentingnya Asas Keadilan untuk Mengatur Bisnis Transportasi Online

Apakah Perusahaan Aplikasi Ojek Harus Berizin Perusahaan Angkutan Umum?

Beranda

Home

grabcar

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#grabcar

Jika Menemukan Driver atau Kendaraan Berbeda dengan di Aplikasi

Ahok: Usaha Angkutan Berbasis Aplikasi Harus Ikuti Aturan

Pemerintah, GrabCar dan Uber Berembuk Cari Solusi, Ini Hasilnya

Ini Kata Yusril Soal Polemik Transportasi Berbasis Aplikasi

Pentingnya Asas Keadilan untuk Mengatur Bisnis Transportasi Online

Apakah Perusahaan Aplikasi Ojek Harus Berizin Perusahaan Angkutan Umum?