Chief Legal Officer Indosat Ooredoo Hutchison Reski Damayanti. Foto: Istimewa

Posisi Reski sebagai Chief Legal Officer mulai berlaku efektif per 1 November 2022 lalu. Ia berharap bisa berkontribusi sebagai IHC memberikan dampak yang positif baik kepada tim, perusahaan, maupun masyarakat.

Reski Damayanti, Chief Legal Officer Baru di Indosat Ooredoo Hutchison

PN Jakarta Pusat. Foto: RES

Menkominfo turut diseret sebagai Turut Tergugat dan dikritik lantaran absen mengatur persyaratan khusus pengiriman SMS penawaran seperti yang telah dilakukan OJK di sektor Jasa Keuangan.

Kirim SMS Spam Dini Hari, Indosat Digugat Pelanggan

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika mengulas kembali kasus privatisasi Badan Usaha Milik Negara (�BUMN�) Persero yang dimaksud, maka <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13588/node/535/undangundang-nomor-19-tahun-2003?PHPSESSID=1kvamijde57h0rpa71l2c66ci7" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara</a> (�UU 19/2003�) saat itu belum berlaku. Peraturan perundang-undangan mengenai BUMN Persero masih mengacu pada:</div>
<ol>
<li style="text-align:justify">
<div><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17166/node/90/peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-nomor-1-tahun-1969" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara</a> sebagaimana ditetapkan dengan <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/513/node/71/undangundang-nomor-9-tahun-1969" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang</a>;</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12/node/673/pp-no-12-tahun-1998-perusahaan-perseroan-(persero)" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan</a> (�PP 12/1998�).</div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Menariknya, dalam PP 12/1998 pun tidak dikenal istilah privatisasi sebagaimana diatur dalam UU 19/2003, melainkan hanya menjelaskan keharusan untuk setiap pengurangan penyertaan modal Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Dasar Hukum Privatisasi BUMN Persero 

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify">Penyelenggara telekomunikasi sering bekerja sama dengan pihak penyedia konten (<em>content provider</em>) dalam layanan yang disediakan. Untuk itu perlu melihat ketentuan dalam <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58be67736e64a/nprt/lt50f64b26e20eb/peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-nomor-9-tahun-2017" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler</a> (�Permenkominfo 9/2017�). Di dalamnya terdapat aturan mengenai tanggung jawab penyelenggara jaringan, maupun Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten.</div>
<div style="text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perlu dipahami bahwa mekanisme yang digunakan dalam pelanggaran pencurian pulsa sebagaimana Anda maksud adalah mekanisme <strong>berlangganan berbayar </strong>yang merupakan penyediaan Konten secara berkala yang bersifat komersial dengan memberlakukan Tarif Premium atau Tarif Normal kepada Pelanggan. Lewat mekanisme tersebut, seharusnya <strong>calon pelangganlah yang melakukan pendaftaran/registrasi</strong> berdasarkan informasi penawaran yang diberikan. Setelah itu, penyelenggara jasa penyediaan konten melakukan konfirmasi kepada calon pelanggan, lalu calon pelanggan menyampaikan persetujuan dengan membalas konfirmasi berlangganan, apabila calon pelanggan tidak membalas konfirmasi tersebut maka pendaftaran/registrasi dibatalkan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify">Atas pelanggaran Permenkominfo 9/2017, baik penyelenggara jaringan maupun Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dapat dikenakan <strong>sanksi administratif</strong> berupa:</div>
<ol style="list-style-type:lower-alpha">
<li style="text-align:justify">
<div>surat teguran;</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>perintah penghentian operasional sementara (temporary suspension); atau</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>pencabutan izin penyelenggaraan.</div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify">Menarik untuk disimak adalah dalam Pasal 34 Permenkominfo 9/2017 terdapat hak pengguna untuk mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara jasa penyediaan konten dan/atau penyelenggara jaringan atas kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan dan menimbulkan kerugian terhadap pengguna.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Lalu bagaimana ketentuannya dalam ranah hukum pidana? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Pasal untuk Menjerat Pencuri Pulsa Telepon

Foto: Koleksi Penulis

Saatnya pemerintah mengambil tindakan nyata, baik dengan membeli kembali saham Indosat secara bertahap dan/atau merancang instrumen hukum yang mengatur hal ini secara khusus.

Polemik Indosat dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Hukum Angkasa

Guru Besar Fakultas Hukum UI Erman Radjagukguk. Foto: Sgp

Dua putusan MA yang saling bertentangan jadi bekal. 

Dua Guru Besar FH Ini Sarankan IM2 Ajukan PK

Mulai dari mengobrol hingga tertidur di persidangan.

Terdakwa IM2 Serahkan Video Pelanggaran Hakim

Majelis hakim yang memeriksa kasus eks Dirut IM2. Foto: SGP

Dituding tidak profesional dalam mengadili perkara.

Majelis Hakim IM2 Diadukan ke KY 

Beranda

Home

indosat

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#indosat