Menyoal Posisi Aset Kripto di RUU PPSK
Aturan tentang aset kripto dalam RUU PPSK cenderung membingungkan karena posisinya yang berada di ba...
RUU P2SK Dinilai Lemahkan dan Rusak Stabilitas Sistem Keuangan
Dalam pengaturan RUU P2SK masih terdapat beberapa pasal bermasalah yang mengancam independensi lemba...
Butuh Regulasi dan Kepastian Hukum untuk Tarik Investasi Infrastruktur Digital
Masih ada kesenjangan digital dapat menghambat tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru dan tumbuhnya us...
OJK Gandeng Pelaku Usaha dan Stakeholder Bahas UU PDP
Industri jasa keuangan termasuk dalam ruang lingkup UU Pelindungan Data Pribadi (PDP).
Literasi Jasa Keuangan dan Langkah-langkah Lawan Investasi "Bodong"
Masyarakat di daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terpencil menjadi wilayah yang berisiko terjera...
Mengenal Pentingnya Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dalam Jasa Keuangan
Penerapan tanda tangan elektronik meminimalkan pemalsuan dokumen di Indonesia.
Perlu Kehati-Hatian Menyusun RUU P2SK dengan Omnibus Law
Karena berkelindan dengan 15 UU lainnya yang telah eksis.
Pemerintah Diminta Percepat Pengembangan Pasar Karbon di Indonesia
Potensi pasar karbon yang cukup besar, namun belum tersedianya infrastruktur pasar karbon di dalam n...














