4 Langkah Pemerintah Tindak Lanjuti Pencemaran Laut Kapal MT AASHI
Pembersihan area tercemar aspal, pengambilan sampel, penghitungan kerugian akibat kerusakan sumber d...
Perlu Penguatan Pengawasan Cegah Kapal Asing Tangkap Ikan di Perairan Indonesia
Kolaborasi antara TNI AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan fungsi pengawasan...
IOJI: Indonesia Terikat UNCLOS, TSS Harus Dipatuhi Demi Keamanan Laut
Pasal 53 ayat (11) UNCLOS ditegaskan bahwa kapal-kapal yang melakukan lintas alur laut kepulauan har...
Perlu Ada Penguatan Hukum Perlindungan Ekosistem Karbon Biru
Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan mengenai perbaikan tata Kelola ekosistem karbon biru. Antara ...
Urgensi Transformasi Digital Sistem Informasi dalam Penegakan Hukum di Laut
Pasal 36 PP No.13/2022 memandatkan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional harus ter...
CEO IOJI: Blue Environmental Law Perlu Diinternalisasikan dalam UU Nasional
"Pengembangan kerangka hukum perlindungan ekosistem laut untuk mendukung pelaksanaan sustainable oce...
Batas Zona Maritim dan Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional
Hukum laut internasional diatur dalam sebuah perjanjian internasional bernama United Nations on the ...
PP Pelindungan ABK Telah Terbit, Mantan ABK Cabut Gugatan PTUN
Gugatan ke PTUN dicabut karena pemerintah telah menerbitkan PP No.22 Tahun 2022 tentang Penempatan d...














