Pergeseran Konsep Kesalahan dalam KUHP Nasional
Kini, asas tiada pidana tanpa kesalahan diadopsi secara eksplisit dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP Nasio...
Implementasi KUHP dan RUU KUHAP Momentum Pembaruan Hukum Pidana Nasional
Sebaik apapun norma yang dirumuskan dalam KUHP dan KUHAP apabila tidak ditopang oleh mental dan inte...
Menantikan Pembaharuan Hukum Pidana yang Menyeluruh
Pembaruan hukum pidana materiil dan formil terlihat jauh lebih baik dan diperhatikan oleh pembentuk ...
Di Forum Internasional, Dosen Hukum Pidana FH UB Soroti Politik Represif Hukum Pidana di Indonesia
Selain menyoroti KUHP Nasional, Dosen FH UB juga menyoroti RKUHAP di forum internasional yang belum ...
Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator
Secara sederhana, saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk t...
Hakikat dan Pembuktian Mens Rea
Penilaian akhir niat jahat terdakwa bergantung pada penilaian majelis hakim. Hakim dapat menerapkan ...
Ragam Pertimbangan Hakim dalam Vonis Pidana Anak
Dalam beberapa putusan, hakim mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan terkait pi...
Apakah Seorang Kleptomania Dapat Dipidana?
Kleptomania merupakan suatu gangguan dikarakteristikkan dengan adanya dorongan melakukan tindakan me...