Alasan UU PDP Belum Dilayangkan ke MK Hingga Dakwaan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J
Tragedi Kanjuruhan potensi obstruction of justice, syarat menjadi caleg dalam Pemilu 2024, memperkua...
Menyoal Pencopotan Hakim Konsititusi Aswanto ke MKD
Pencopotan melanggar dinilai UU MK dan Konstitusi.
Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Seharusnya Diatur UU
Bukan diatur dalam AD/ART organisasi. Dengan adanya kesetaraan advokat dengan aparat penegak lain su...
Kebijakan Ekonomi Tak Boleh Abaikan UUD 1945 Hingga Cara Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara
Berharap ada titik temu dalam pelaksanan Kongres INI ke-24, menyoroti risiko korupsi sektor kesehata...
Jimly Asshiddiqie: Kebijakan Ekonomi Tak Boleh Abaikan Pancasila dan UUD Tahun 1945
Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 merupakan norma tertinggi tak hanya di bidang politik, tapi juga h...
Polemik Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR dari Kacamata UU MK
Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang MK mengatur Jabatan Hakim Konstitusi sampai u...
Mengenang Prof Erman Rajagukguk Hingga Membandingkan Isi UU PDP Indonesia dengan Negara Lain
Melihat perilaku supporter sepakbola yang dapat dikenakan pidana, memahami aturan pembagian gono gin...
Ada Peluang Membatalkan Keputusan Pergantian Hakim MK Aswanto
Salah satunya, presiden tidak perlu menggubris surat dari DPR mengenai pergantian Hakim Konstitusi A...