Akademisi Ingatkan Soal Pembatasan PK di RUU Hukum Acara Perdata
Pembatasan peninjauan kembali (PK) memiliki aspek jaminan kepastian hukum, di samping juga MK telah ...
KPK Soroti Nilai Anggaran "Jumbo" Gorden DPR
Seluruh tahapan dalam proses pengadaan ini dilakukan secara transparan dan akuntable, guna mencegah ...
Mengenal Masa Reses DPR
Dalam satu tahun, waktu kerja DPR dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan, setiap masa persi...
DPR-Pemerintah Didesak Sahkan RUU PDP
Kehadiran legislasi PDP yang komprehensif akan berpengaruh penting pada tingkat kesetaraan hukum PDP...
Komisi Hukum DPR Soroti Putusan Kasasi Edhy Prabowo
KPK mengaku kecewa, tapi tetap menghormat putusan MA.
Sejumlah Faktor Pemilu 2024 Dinilai Bakal Makin Kompleks
Mulai masih berlakunya pengaturan presidential threshold, besarnya biaya pemilu, himpitan penyelengg...
Indeks Kinerja Legislasi DPR Periode 2021 Dinilai Tidak Memuaskan
Terdapat lima dimensi yang menjadi parameter IPC dalam menilai indeks kinerja legislasi DPP. Penilai...
Ketua DPR: BPJS Kesehatan Harus Tingkatkan Kualitas Layanan
Inpres 1/2022 dinilai tidak memiliki urgensi untuk diterapkan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis mas...