Tim PPHAM Gunakan Data Komnas HAM untuk Pemulihan Korban
Data yang digunakan merupakan hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM ...
5 Catatan Koalisi Atas Vonis Bebas Kasus Paniai
Putusan bebas ini menunjukkan buruknya kinerja penegakan hukum untuk penuntasan pelanggaran HAM bera...
Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Tolak KUHP Baru
Karena semakin mempersulit penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. KUHP mengubah pela...
Terdakwa Kasus Paniai Bebas, Kejaksaan Diminta Ajukan Upaya Hukum
Hasil pantauan Komnas HAM menyebut terdakwa tunggal kasus Paniai Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, diputu...
5 Kelemahan Pasal Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP Baru
Mulai tidak menjelaskan definisi frasa "sistematis dan meluas" hingga ancaman pidana penjara dalam K...
Amnesty International: KUHP Baru 'Memukul Mundur HAM'
Karena mengatur ketentuan yang antara lain membatasi kebebasan berpendapat, berkumpul, penghinaan te...
Koalisi Sudah Menduga Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Bakal Dituntut Minimal
JPU menuntut terdakwa, Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu, dengan pidana selama 10 tahun.
Abdul Kadir Jailani: Tidak Ada Ketentuan yang Melarang atau Mewajibkan Yurisdiksi Universal
Penerapan yurisdiksi universal merupakan pilihan kebijakan hukum suatu negara. Hasil pengujian UU Pe...














