<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">&lsquo;Memprovokasi&rsquo; tindak pidana merupakan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang tergolong sebagai penyertaan. Lantas, bagaimana jika tindakan tersebut dilakukan oleh anak? Dapatkah tindak pidana anak dihukum?</span></p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

<p>Pengertian anak pidana, anak negara, dan anak sipil adalah sebagai berikut:</p>

<ol start="1" style="list-style-type:lower-alpha">
	<li><strong>Anak pidana</strong> adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (&ldquo;LAPAS&rdquo;) Anak maksimal sampai berumur 18 tahun;</li>
	<li><strong>Anak negara</strong> adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak maksimal sampai berumur 18 tahun;</li>
	<li><strong>Anak sipil</strong> adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.</li>
</ol>

<p>Namun, perlu diperhatikan, dalam perkembangannya, sebutan anak pidana sejak <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak">UU SPPA</a> diundangkan kini dikenal dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Pengertian Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Peradilan anak diatur dalam <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</a> (&ldquo;UU SPPA&rdquo;). Yang dapat diproses menggunakan SPPA adalah anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Berbeda dari proses pidana secara umum, dalam SPPA ditekankan upaya diversi, yakni <strong>pengalihan penyelesaian perkara anak</strong> dari proses peradilan pidana <strong>ke proses di luar peradilan pidana</strong>. Bagaimana prosedur hukum peradilan anak?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Upayakan Diversi, Begini Prosedur Peradilan Pidana Anak

<div>Kelebihan waktu penahanan selama proses peradilan, maupun dalam proses penyidikan dan penuntutan, merupakan pelanggaran terhadap hukum acara pidana. <u>Anak yang berhadapan dengan hukum</u> (ABH) dapat mengajukan permohonan praperadilan atas penahanan tidak sah serta tuntutan ganti kerugian ke pengadilan negeri di wilayah perkara diperiksa.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan sendiri <u>juga dapat diajukan oleh keluarga atau kuasanya</u> kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Yang Berhak Menuntut Ganti Rugi atas Pelanggaran Penahanan ABH

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Asas yang berlaku dalam pertentangan peraturan daerah dan undang-undang adalah asas <em>lex superior derogat legi inferior. </em>Akibatnya, peraturan daerah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/nprt/lt511c7ca43835e/undang-undang-nomor-23-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</a> telah mengatur bahwa urusan <strong>yustisi</strong>, yang salah satunya terkait kebijakan kehakiman, merupakan <strong>urusan absolut pemerintah pusat</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Mengingat penundaan penyidikan memengaruhi jalannya peradilan, maka seharusnya kebijakan sejenis dibuat di tingkat pusat dan bukan tingkat daerah. Peraturan daerah baru dapat mengakomodasi tersebut jika mendapatkan limpahan wewenang berdasarkan asas dekonsentrasi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Perda Mengatur Hukum Acara Peradilan Pidana Anak?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Menjadi saksi adalah kewajiban, termasuk bagi anak. Terdapat ketentuan pidana bagi pihak yang menolak menjadi saksi meskipun telah dipanggil oleh pengadilan, sesuai Pasal 224 dan Pasal 522 <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun demikian, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</a> telah memberikan sejumlah keistimewaan bagi anak saksi. Apa saja keistimewaan itu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jika Anak Menolak Bersaksi karena Dipengaruhi 

Presiden Jokowi (baju putih). Foto: RES

Kurikulum, metode dan modul diklat terpadu ini dituangkan dalam Peraturan Menkumham.


Jokowi Terbitkan Perpres Diklat Peradilan Pidana Anak

Diharapkan sebelum 2013, perangkat institusi sudah siap.



Pemerintah Diminta Segera Penuhi Standar UU SPPA


Beranda

Home

peradilan-pidana-anak

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#peradilan pidana anak