NCB Asset Forfeiture dalam Peraturan dan Contoh Kasusnya
Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan relatif masih baru bagi sistem hukum Indonesia. RUU Perampas...
Berharap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Masuk Prolegnas Prioritas
Dalam evaluasi Prolegnas Prioritas 2021 pada Juni mendatang dapat memasukan RUU Perampasan Aset Tind...
Nasib Aset Perseroan yang Ditetapkan Sebagai Hasil Korupsi Oleh Pengadilan
Tercatat kasus Nazaruddin masih yang terbesar melibatkan aset perseroan, nilainya mencapai ratusan m...
Mengisi Kekosongan Hukum Pasal 19 UU Pemberantasan Tipikor
Pihak ketiga yang beriktikad baik dapat mengajukan keberatan jika asetnya dirampas dalam perkara kor...
Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana, Mungkinkah?
Beberapa pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap menghalangi upaya perampasan as...
Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik Perlu Diperkuat
Sampai saat ini belum ada hukum acara yang memadai untuk mengatur pengajuan keberatan pihak ketiga b...
6 Alasan Mendesaknya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
Hal terpenting perampasan aset tidak bergantung pada penjatuhan hukuman pidana (penjara) terhadap pe...
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
PPATK mendorong Kemenkumham memasukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dalam daftar Prolegnas Prior...














