Menakar Efektivitas PERMA Kejahatan Korporasi
Efektivitas penanganan kejahatan korporasi tergantung komitmen dan pemahaman bersama bagi aparat pen...
Kumulatifkan Dakwaan dengan TPPU Perkuat Pemidanaan Korporasi
Jika dakwaan disusun secara kumulatif dengan menggabungkan UU Tipikor dan UU TPPU, maka pidana denda...
Disparitas Sanksi Pidana Korporasi di Berbagai UU
Denda korporasi terbesar Rp1 triliun ada di UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU...
Dilema KPK Menjerat BUMN Sebagai Korporasi Pelaku Korupsi
Jika BUMN dihukum membayar denda dan uang pengganti, sama saja negara membayar ke negara. Namun, apa...
PERMA No. 13 Tahun 2016 Momentum untuk Mulai Menjerat Korporasi
Dalam pengungkapan kasus korupsi yang ditangani KPK sudah ada beberapa perusahaan yang disebut.
PERMA Sengketa Ekonomi Syariah Juga Atur Gugatan Sederhana
Diatur juga pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya melalui pengadilan agama termasu...
KPK-Komnas HAM Rancang MoU, PERMA Korporasi Jadi "Angin Segar"
KPK juga diminta sebagai pendamping pembangunan sistem internal Komnas HAM, serta ikut serta dalam k...
APSI Sambut Baik Terbitnya Perma Sengketa Ekonomi Syariah
Sejumlah substansi dalam Perma dinilai APSI sebagai sebuah kemajuan dalam penanganan sengketa ekonom...














