Kementerian Perdagangan Beberkan Urgensi RUU Perlindungan Konsumen
UU 8/1999 luput memuat ketentuan yang sesuai dengan perkembangan terkini seperti perdagangan elektro...
Revisi UU Pemilu, Waktunya Evaluasi Total?
Pembahasan Revisi UU Pemilu sudah mulai dicicil dengan RDPU bersama beberapa pemerhati pemilu dan ak...
Revisi UU Narkotika Kedepankan Hak Asasi Manusia
Pendekatan dalam penegakan hukum terhadap para terpidana kasus narkoba tidak dapat lagi mengandalkan...
Perlindungan HAM dalam RKUHAP Demi Perbaiki Sistem Peradilan Pidana
Pemahaman keliru mengenai perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi salah sat...
RKUHAP Dinilai Kurang Mengakui Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana
Advokat seharusnya diakui secara tegas sebagai salah satu pilar penegak hukum yang setara dengan apa...
Komnas HAM dan Komnas Perempuan Serukan Perlindungan HAM Optimal Melalui RKUHAP
Negara hukum yang baik perlu menjamin perlindungan HAM, terutama dalam sistem peradilan pidana.
Perlu Mekanisme Kontrol Penyelidik Bisa Upaya Paksa Sepanjang 'Perintah Penyidik'
Upaya paksa yang dilakukan penyelidik menjadi objek praperadilan dan dapat menarik penyidik.
Keharusan Pengaturan Pengawasan Lembaga Penegak Hukum dalam Revisi KUHAP
Jangan hanya berfokus pada asas dominus litis, penting juga melihat lebih jauh adanya lembaga terten...














