Minim Partisipasi Bermakna, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Sosialisasi RUU KUHP
Menolak narasi pemerintah dan DPR bahwa topik yang dibahas hanya berkaitan dengan 14 pasal krusial.
Guru Besar FHUI: Aturan Pidana Lingkungan Hidup RUU KUHP Berpotensi Sulit Jerat Korporasi
Pasal 46 RUU KUHP mengatur tindak pidana korporasi dilakukan pengurus atau orang yang bekerja di baw...
Alasan Walhi Minta Pidana Lingkungan Hidup Dikeluarkan dari RKUHP
RUU KUHP tidak mengatur sanksi minimum untuk pelanggaran pidana lingkungan hidup. Sanksi yang diberi...
Formappi: Kinerja Legislasi DPR Masa Sidang V Cukup Produktif
Tapi cenderung mayoritas RUU Kumulatif Terbuka yang diselesaikan dan disahkan menjadi UU, ketimbang ...
4 Catatan Komnas Perempuan Atas RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Periode 2020-2022, Komnas Perempuan menerima 13 pengaduan tentang kondisi perempuan adat dalam konfl...
Menyoroti Pengaturan Nuklir dalam RUU EBT
Salah satu yang menjadi sorotan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) adalah ketentuan ...
Catatan ICW Atas Pengaturan Tipikor yang Bermasalah dalam RKUHP
Seperti hukuman badan bagi pelaku korupsi dan denda dikurangi, bertentangan dengan putusan MK, hingg...
Pemerintah Percepat Penyusunan Aturan Pelaksana UU TPKS
Elemen masyarakat diharapkan bersinergi dalam menyiapkan aturan turunan UU 12/2022 agar segera bisa ...