Koalisi Catat 140 UU Perlu Dicermati RUU Penyesuaian Pidana
Merekomendasikan penjara minimum khusus dihapus, dan kurungan diubah menjadi penjara. Membenahi kesa...
RUU Pengelolaan Ruang Udara Jadi UU, Atur Drone hingga Penegakan Hukum
Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara antara lain belum ada pengaturan pelanggaran wilayah udara dalam...
PMK 122/2023 Permudah Proses Lelang, Tapi UU Lelang Masih Diperlukan
Modernisasi lelang tidak cukup hanya pada ranah digitalisasi, tetapi juga perlu dibarengi harmonisas...
Eksekusi Lelang Butuh Kepastian, RUU Penilaian Jadi Kunci Harmonisasi Standar
Perbedaan hasil appraisal dan minimnya data transaksi menunjukkan perlunya payung hukum setingkat un...
Koalisi Masyarakat Sipil: Kritik KUHAP Baru Jangan Dilabeli Hoax
Kritik terhadap KUHAP baru yang beredar melalui poster bukan hoax, tapi sikap kritis. Koalisi sejak ...
Wamenkum: RUU Hukum Acara Perdata Fondasi Pengaturan Perampasan Aset
Pemulihan aset tidak dapat diatur sebelum hukum acara pidana dan perdata rampung, sehingga Hukum Aca...
Transformasi Digital Peradilan Jadi Agenda Mendesak dalam Penyusunan RUU KUHPer
Transformasi ini memberikan sejumlah manfaat penting antara lain efisiensi waktu hingga fleksibilita...
DPR Kebut Pembahasan RUU Kawasan Industri
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") saat ini sedang membahas penyusunan...