DPR Pertimbangkan Kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada
Kodifikasi dinilai penting untuk dilakukan tak hanya untuk UU Pemilu dan Pilkada tapi juga regulasi ...
Sejumlah Masukan Akademisi untuk RUU Pemilu dan RUU Pilkada
Antara lain jeda 2 tahun antara pelaksanaan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Syar...
Komisi XII DPR Segera Bahas RUU Energi Baru dan Terbarukan
Urgensi RUU EBT untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen, memenuhi kebutuhan ...
RUU Perkoperasian Perlu Mengadopsi Praktik Terbaik
Sedikitnya ada 8 poin yang perlu dicermati dalam menyusun RUU Perkoperasian mulai dari wadah tunggal...
RUU Perkoperasian Harus Perkuat Pengawasan
Selama ini tidak ada perlindungan terhadap aset koperasi. Karenanya menjadi keharusan penguatan peng...
5 Catatan YLBHI untuk Perubahan Keempat UU Minerba
Seperti pengesahan RUU terkesan tergesa-gesa, meningkatkan komersialisasi kampus, hingga mengacaukan...
RUU LPSK Perlu Mengatur Rutan/Lapas Khusus Justice Collaborator
Regulasi saat ini belum memberi kewenangan tegas kepada LPSK untuk mengelola rutan dan lapas khusus ...
YLBHI Desak DPR Buka Akses Dokumen RUU KUHAP untuk Publik
Akses terhadap dokumen RUU sebagai pintu masuk publik mengawal dan memberi masukan terhadap RUU KUHA...