Bagaimana Status 'Penjelasan' UUD 1945? Pidato Purnabhakti Prof. Maria Farida Menjawabnya
Langkah MPR menghilangkan Penjelasan dari UUD 1945 dalam Satu Naskah kurang tepat. Ada penjelasan no...
Kewenangan Pemerintah untuk Melakukan Diskresi Keuangan
Kewenangan pemerintah untuk melakukan diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentan...
Begini Mekanisme Penerbitan dan Pengesahan Perppu
Sikap DPR setuju atau tidak terhadap Peprpu ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
Alih Status SMK Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
Alih-alih sekadar membentuk badan usaha, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahkan telah mendoron...
"Melawan" Revisi Undang-Undang dengan Pengujian Formal di MK
Proses pembuatan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana...
Pencantuman Dasar Hukum dalam Perancangan Peraturan Desa
Peraturan desa pada dasarnya harus memuat dasar hukum dari peraturan yang lebih tinggi sebagai landa...
Bangun Kerja Sama Antar Pusat JDIHN dengan Anggota, BPHN Gelar Rakornas JDIHN
Dokumen hukum tidak terbatas pada produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Menolak Konstitusionalisme Otoritarian, Mempertahankan Demokrasi Konstitusional
Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara keku...