Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat.”
UNCLOS 1982
Article 46
(a)"archipelagic State" means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;
(b) "archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.
Article 49
The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by the archipelagic baselines drawn…, described as archipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast.
Article 50
… ships of all States enjoy the right of innocent passage through archipelagic waters…
Deklarasi Juanda 1957 dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Perppu Perairan Indonesia) yang lebih rinci pasal demi pasal. Selanjutnya Perppu itu diganti dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengadopsi sebagian substansi UNCLOS 1982.
Layak Bergelar Pahlawan Nasional
Fakta bahwa Mochtar Kusumaatmadja adalah konseptor utama Deklarasi Juanda 1957—sekaligus memperjuangkannya dalam berbagai forum internasional selama 25 tahun sampai diterima dunia melalui melalui UNCLOS 1982—perlu menjadi perhatian. Akhirnya UNCLOS 1982 mengikat Indonesia karena sudah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut). Sudah banyak regulasi lanjutannya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
Beberapa yang bisa disebut seperti Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No.27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan, termasuk dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta berbagai peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain.
Mochtar Kusumaatmadja lalu menjabat Menteri Kehakiman (1974-1978) dan Menteri Luar Negeri (1978-1988) di kemudian hari. Keberhasilannya membuat konsep Deklarasi Djuanda 1957 dan Perppu Perairan Indonesia patut diapresiasi besar. Wilayah darat laut Republik Indonesia yang luasnya semula 2.027.087km2 bertambah menjadi 5.193.250km2. Oleh karena itu, banyak tokoh nasional, internasional, dan masyarakat mendukung Mochtar Kusumaatmadja ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
Universitas Padjadjaran dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah dua kali mengajukan penetapan gelar pahlawan nasional untuk Prof.Mochtar—melalui Kementerian Sosial pada tahun 2022 dan 2023—tetapi belum disetujui. Padahal, sekali lagi, Prof.Mochtar adalah tokoh nasional dan international yang layak dianugerahi pahlawan nasional. Prof.Mochtar adalah konseptor Deklarasi Juanda 1957 sekaligus yang memperjuangkannya selama 25 tahun hingga diimplementasi dalam UNCLOS 1982. Semoga tahun 2024 mendatang Kementerian Sosial menyetujui penetapan Prof.Mochtar sebagai Pahlawan Nasional.
*)Dr.Idris, S.H., M.A., Dekan FH Universitas Padjadjaran/Dosen Hukum Internasional.
Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam program Hukumonline University Solution. |