Triwulan terakhir tahun 2012 diwarnai sejumlah peristiwa penting penegakan hukum. Pusaran pemberitaan masih tentang KPK.
Memasuki Oktober, pembahasan revisi UU KPK masih terus memanas. Keinginan besar sejumlah anggota DPR mereduksi kewenangan KPK dikecam banyak pihak. Tetapi DPR bergeming. Nasib RUU KPK akhirnya digantung, tak masuk Prolegnas 2013, tetapi masuk Prolegnas jangka panjang.
Berbagai cara dilakukan untuk melemahkan KPK. Penarikan penyidik Polri secara terus menerus, bahkan upaya kriminalisasi, menghiasi pemberitaan sepanjang Oktober-November. Pidato Presiden SBY pada 8 Oktober berusaha meredam situasi. Bersamaan dengan itu, KPK menunjukkan taringnya. Lembaga antirasuah ini menahan mantan Kakorlantas Mabes Polri, Irjen Pol Djoko Susilo. Inilah pertama kalinya perwira tinggi aktif Polri ditahan dan dinyatakan sebagai tersangka. Pada Desember, KPK meminta pencegahan atas Menpora Andi Mallarangeng. Dari surat permohonan cegah itu terungkap status Andi sebagai tersangka kasus Hambalang.
Pusaran kasus di KPK tak berarti di tempat lain sepi. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga unjuk gigi dengan menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) atas seorang hakim agung. Hakim Agung Achmad Yamanie akhirnya dipecat. Bersamaan dengan pemecatan itu, kebutuhan atas hakim agung baru semakin terasa.Pada akhir November, Komisi Yudisial menggelar uji wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung.
Di bagian lain, Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran penting dalam penataan lembaga-lembaga negara. Lewat putusan pada 13 Desember lalu, Mahkamah Konstitusi membuat tamat riwayat BP Migas. Sedangkan polemik pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP diakhiri. Toh, dalam praktik, selaku eksekutor Kejaksaan tak selamanya mulus menjalankan tugas mengeksekusi terpidana.
Berikut adalah daftar peristiwa hukum yang terjadi sepanjang Oktober-Desember 2012:
Bulan/Tanggal | Peristiwa Hukum |
Oktober | |
1 | Pemukulan aktivis LBH Cianjur oleh aparat kepolisian dikecam sejumlah aktivis. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50698d707ea5a/penganiayaan-pekerja-bantuan-hukum-dikecam. |
1 | Baleg memutuskan mengembalikan draft RUU KPK setelah mendapat kecaman bertubi-tubi dari masyarakat. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt506942a9f09d1/baleg-kembalikan-draf-revisi-uu-kpk. |
3 | Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Industri Pertahanan dan RUU Veteran menjadi Undang-Undang. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt506bbd1954c82/dpr-setujui-dua-ruu-menjadi-undang-undang. |
4 | Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat memutus sengketa merek dagang kopitiam. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt506d61c16f20c/pengusaha-kopi-tiam-dikalahkan-merek-kopitiam. |
8 | Presiden SBY menyampaikan pidato penting tentang hubungan KPK dan Polri. Presiden menegaskan bahwa kasus simulator SIM akan ditangani oleh KPK. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt507b66e207233/pekerjaan-rumah-setelah-pidato-sby. |
12 | Secara mengejutkan, DPR menyetujui anggaran pembangunan gedung baru KPK. Padahal sebelumnya DPR menolak keras anggaran gedung baru dan membubuhkan tanda bintang. |
16 | Hakim PN Bekasi, Puji Wijayanto ditangkap petugas BNN sedang mengkonsumsi narkotika bersama seorang pengacara di salah satu café di Jakarta. MA menjelaskan hakim Puji memang punya track record yang kurang bagus. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt507e9b889f750/ma-beberkan-rekam-jejak-buruk-puji-wijayanto. |
19 | Mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati divonis enam tahun penjara karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt507ffaa21ec62/wa-ode-divonis-enam-tahun-penjara. |
29 | Pemerintah menerbitkan PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Beleid ini adalah upaya meningkatkan kesejahteraan hakim yang dilakukan setelah sejumlah hakim mengancam mogok. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5093f88feaa86/gaji-hakim-naik--pengawasan-akan-diperketat. |
31 | Simposium Nasional Unpad: Satu Dasawarsa Perubahan UU 1945. |
November | |
9 | Kejaksaan Agung mengembalikan dua berkas penyelidikan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Kejagung menilai hasil penyelidikan Komnas HAM belum lengkap. |
13 | Mahkamah Konstitusi menyatakan payung hukum pendirian BP Migas bertentangan dengan konstitusi. BP Migas bubar dan berganti baju. Pemerintah langsung mereaksi cepat atas putusan itu. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50a2367d37e5c/mk--bp-migas-inkonstitusional. |
13 | Mantan Direktur Utama PLN yang kini menjadi Menteri BUMN Dahlan Iskan mengklarifikasi tuduhan inefisiensi triliunan rupiah di PLN. |
14 | KPPU memutuskan ada persekongkolan dalam tender e-KTP Tahun 2011-2012. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50a312028d4ee/kppu-buktikan-persekongkolan-proyek-e-ktp. |
19 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai penggunaan tenaga alih daya alias outsourcing resmi berlaku. Aturan ini mencoba mengakhiri polemik tentang tenaga outsourcing. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50abac3898ca7/permenaker-ioutsourcing-i-sudah-berlaku. |
20 | Pernyataan Ketua KPK Abraham Samad di depan anggota Timwas Century bahwa KPK tak bisa menyentuh Wakil Presiden mendapat banyak kecaman. Samad akhirnya meralat kalimatnya. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50ab666ab6e3b/kpk-tak-bisa-sentuh-wakil-presiden. |
22 | Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa putusan tanpa perintah penahanan adalah sah. Putusan ini untuk mengakhiri polemik seputar pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. |
26 | Komisi Yudisial memulai seleksi Calon Hakim Agung (CHA) periode kedua tahun 2012. Seleksi berlangsung hingga 29 November. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b381fb47991/cha--hakim-jangan-memutus-di-saat-lapar. |
27 | Hakim PN Jakarta Selatan memerintahkan jaksa untuk melepaskan tahanan tersangka kasus Chevron. Putusan yang mengabulkan praperadilan ini menjadi preseden baru dalam praktik KUHAP. |
Desember | |
3 | KPK menahan tersangka kasus simulator SIM, Djoko Susilo di rumah tahanan Guntur. Mantan Kakorlantas Mabes Polri itu adalah perwira tinggi aktif pertama yang ditahan KPK. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50bca1ed8f8fd/kpk-tahan-djoko-susilo. |
5 | Badan Kehormatan DPR memutuskan empat anggota DPR melanggar kode etik karena mengadakan pertemuan informal dengan pihak yang diawasi. Sehari kemudian, keputusan itu diumumkan ke publik. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50c0a48202cb7/empat-anggota-dpr-langgar-kode-etik. |
6 | KPK mengumumkan pencegahan tiga orang ke luar negeri. Salah satunya Menpora Andi Mallarangeng. Dari surat permohonan cegah terungkap Andi sudah ditetapkan sebagai tersangka. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50c0a71706da7/andi-mallarangeng-tersangka-hambalang. |
10 | Pemerintah akhirnya menerbitkan PP No. 103 Tahun 2012, beleid yang ditunggu banyak pihak berkaitan dengan status pengisian tenaga penyidik dan penyelidik di KPK. Materi PP ini masih tetap menimbulkan perdebatan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d45dfe09680/pp-sdm-kpk--kedepankan-koordinasi. |
11 | Untuk pertama kalinya seorang hakim agung, Achmad Yamanie, dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH), dan akhirnya dipecat karena dinilai terbukti melanggar kode etik. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50c73771ae803/achmad-yamanie-dipecat. |
14 | Eksekusi Bupati Aru, Maluku, gagal dilaksanakan jaksa meskipun sebelumnya Bupati Teddy Tengko sudah berhasil ditangkap. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50caa6df53358/dihalau-preman--eksekusi-bupati-aru-gagal. |
19 | Kejaksaan Agung menetapkan Anand Krisna buron karena tidak memenuhi panggilan eksekusi. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d171b11976c/anand-krishna-resmi-dinyatakan-buron. |
20 | Angelina Sondakh dituntut 12 tahun penjara karena dinilai jaksa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d33171405de/angelina-sondakh-dituntut-12-tahun-penjara. |
21 | Hukumonline menggelas diskusi dan bedah buku mengenai hukum waris, kaitannya dengan penjaminan di dunia perbankan. Sikap kehati-hatian bank untuk memastikan ahli waris sangat penting. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d7bc5cb3613/bank-harus-pastikan-dokumen-ahli-waris. |
27 | Di tengah tekanan massa, PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada John Kay. Pria ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan Direktur PT Sanex Harry Tantono alias Ayung. John menyatakan banding atas putusan itu. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50dd40129874c/divonis-12-tahun--john-kay-banding. |
28 | MA mengumumkan putusan yang menghukum Suwir Laut, manajer perpajakan PT Asian Agri, bersalah. MA membuat terobosan hukum dengan menghukum perusahaan di bawah Asian Agri membayar pajak terutang. Putusan ini bukan saja mengoreksi putusan peradilan di bawahnya, tetapi juga diapresiasi sejumlah kalangan. |