Merujuk praktik di Belanda, kata Yunus, negeri kincir angin itu menggunakan sistem online dalam pengelolaan aset tindak pidana hasil rampasan negara. Dengan begitu, masing-masing institusi dapat melihat aset yang disita, tahun penyitaan, dan dalam kasus apa aset disita. Setelah jelas statusnya, aset-aset tersebut dilelang.
“Kita negara banyak rugi karena kita tidak mampu mengelola aset hasil rampasan negara. Jadi ada barang-barang sitaan yang tidak bisa digunakan karena rusak. Padahal itu bisa untuk kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Yunus mengingatkan terdapat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mempercepat proses perampasan aset. “Kalau barang rampasan tidak bisa digunakan, rugi juga negara. Kalau ada RUU ini akan optimal dalam mengelola barang rampasan aset,” ujarnya.
Kejaksaan mampu
Asisten Khusus Jaksa Agung Narendra Jatna berpandangan pengelolaan aset keuangan di Belgia dilakukan Menteri Keuangan. Namun pihak yang memiliki kewenangan mengelola aset tindak pidana hasil rampasan yang memiliki legal standing yang berhak mewakili negara yakni Kejaksaan.
Negara-negara seperti Belanda, Korea, Amerika pengelolaan aset tindak pidana hasil rampasan dikelola oleh Kejaksaan. Namun memang format sumber daya manusia secara struktur dapat gabungan dari berbagai institusi. Seperti orang pajak dan Kemenkeu yang berkantor di Kejaksaan. “Tapi ini bukan mau-maunya Kejaksaan, karena yang mewakili negara dan punya legal standing ya Kejakasaan,” ujarnya.
Menurutnya, Kejaksaan telah mendapatkan lisensi di kancah internasional karena sudah terdapat pusat pengelolaan aset Internasional. “Jadi Insya Allah saya tetap optimis, kita lebih siap,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) itu menyebutkan dalam sebuah Peraturan Jaksa Agung (Perja) mengamanatkan pembentukan Kepala Seksi Barang Bukti di setiap Kejaksaan Negeri (Kejari). Saat ini, Kejaksaan sedang mengembangkan Gedung Barang Bukti, seperti mobil hasil sitaan yang penyimpanannya secara khusus.
Selain itu, PPA pada Kejaksaan Agung telah menggagas integrated asset recovery system atau sistem pemuliihan aset terpadu ke berbagai lembaga hukum. Apalagi Kejaksaan telah memiliki aplikasinya bernama Asset Recovery Secure Data System (ARSSYS). Menurutnya, dalam pengembangannya PPA bakal terkoneksi ke seluruh satuan tugas (Satgas) Kejaksaan. “Dan terkoneksi dengan lembaga dan kementerian terkait. Jadi lebih hemat dibandingkan dengan tawaran-tawaran lain. Bahkan lebih jauh, kita sudah punya teknologinya.”
Tapi, menurutnya, KUHP masih menerapkan rezim pembalasan hukuman karena definisi penyidikan dalam rangka menemukan tersangkanya (bukan asetnya, red). Sepanjang KUHP masih menggunakan filosofi tersebut, pengembalian aset bakal jauh dari harapan.