Hari Hak Asasi Manusia (HAM) secara internasional diperingati setiap 10 Desember. Berbagai peristiwa seputar HAM mewarnai perjalanan di tanah air sepanjang satu tahun belakangan terakhir. Kalangan masyarakat sipil menerbitkan sejumlah catatan untuk memperingati hari HAM tahun 2025, salah satunya Imparsial.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mencatat sedikitnya 6 hal. Pertama, serangan terhadap pembela HAM terus meningkat. Serangan menyasar pembela HAM dari berbagai profesi seperti jurnalis, pengacara publik, aktivis lingkungan, aktivis mahasiswa, akademisi, aktivis keberagaman dan pembela HAM lainnya.
Bentuk serangan antara lain fisik, teror, pelecehan, dan kekerasan seksual, peretasan, kriminalisasi dan pembunuhan. Imparsial menghitung setidaknya ada 226 peristiwa serangan terhadap pembela HAM yang puncaknya terjadi periode Agustus-September 2025. Lemahnya perlindungan terhadap pembela HAM mulai dari jaminan hukum normatif, komitmen negara dan kesadaran masyarakat.
Kerja pembela HAM seperti menyampaikan kritik dan protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan nasional. Pemerintah tidak melakukan perlindungan terhadap pembela HAM, tapi membiarkan kasusnya yang menimpa mereka terus berlarut.
“Dalam konteks penanganan kasus serangan terhadap pembela HAM hingga kini Pemerintah justru melanggengkan praktik impunitas. Misalnya, impunitas pada kasus pembunuhan Munir Said Thalib yang sudah bergulir lebih dari 20 tahun tanpa kejelasan dalang pelakunya”, kata Ardi dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).
Baca juga:
- Peringati Hari HAM Sedunia, Beragam Elemen Masyarakat Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
- Komnas HAM Catat 5 Potensi Pelanggaran HAM dalam KUHAP Baru
Kedua, hak untuk hidup yang merupakan non-derogable rights (tidak dapat dikurangi dalam situasi/kondisi apapun), terus dilanggar dengan terus menjatuhkan vonis pidana mati. Ardi berpendapat sekalipun pemerintah telah menerbitkan UU No.1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), sayangnya masih memuat pidana mati sebagai penghukuman sekalipun penerapannya secara alternatif.
















