Terbitnya UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) membawa harapan baru bagi penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Beleid itu diharapkan dapat mencegah terjadinya TPKS sekaligus menjerat pelaku serta fokus pada pemulihan korban. Sayangnya, genap setahun sejak terbit 9 Mei 2022 pelaksanaan UU 12/2022 masih menghadapi berbagai tantangan.
Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Siti Aminah Tardi, mencatat sedikitnya ada 9 tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU 12/2022. Pertama, UU TPKS belum disosialisasikan secara baik kepada seluruh aparat penegak hukum. Siti mengatakan peran aparat penegak hukum sangat penting untuk melaksanakan ketentuan UU TPKS. Minimnya sosialisasi itu membuat aparat masih menggunakan aturan selain UU TPKS dalam menangani perkara kekerasan dan pelecehan seksual seperti KUHP. Kedua, aparat penegak hukum belum memahami unsur-unsur pidana dalam UU 12/2022.
“Aparat penegak hukum belum mendapat sosialisasi yang baik tentang UU TPKS,” katanya dalam diskusi bertema Peringatan Satu Tahun UU TPKS, Kamis (11/05/2023) kemarin.
Baca juga:
Ketiga, kesulitan mencari keterangan ahli. Siti menilai para ahli dan pakar seperti dari kalangan akademisi perlu waktu yang cukup untuk memahami ketentuan UU 12/2022. Bahkan Komnas Perempuan kerap diminta menjadi ahli dalam sejumlah kasus TPKS yang ditangani aparat. Keempat, kesulitan pembuktian ilmiah yang lama dan mahal. Kelima, ada perbedaan pemahaman dan tafsir soal unsur tindak pidana antar aparat penegak hukum misalnya jaksa penuntut umum (JPU) sehingga berkas perkara dikembalikan.
Siti memberikan contoh dalam kasus kekerasan seksual di Jombang, para pengikutnya menghalangi proses penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian sehingga mereka dijerat pasal obstruction of justice sebagaimana diatur Pasal 19 UU 12/2022 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Tapi di tingkat pengadilan majelis hakim malah menggunakan KUHP dan ujungnya para pelaku itu divonis 5 bulan penjara.
“Jadi ada perbedaan pemahaman antara aparat penegak hukum dalam kasus ini antara polisi dan jaksa sudah menggunakan UU TPKS tapi ternyata majelis hakimnya tidak,” ujarnya.
Keenam, mekanisme pendampingan korban/saksi. Ketujuh, mekanisme perlindungan korban/saksi dan restitusi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kedelapan, pendampingan yang belum membangun pemberdayaan hukum korban. Kesembilan, sarana dan prasarana serta biaya operasional.
Siti mengatakan, Komnas Perempuan telah memberi saran dan masukan dalam perkara TPKS setidaknya untuk 3 kasus. Yakni perkara obstruction of justice TPKS di Pengadilan Negeri Jombang, dan perkara pelecehan seksual fisik yang ditangani Polda Jawa Tengah dan Kalimantan tengah.
Selain itu Siti menekankan peraturan pelaksana UU TPKS penting untuk segera diterbitkan. UU 12/2022 memandatkan ada 10 peraturan pelaksana tapi pemerintah meringkasnya menjadi 7 yang terdiri dari 3 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Kapolri juga telah menberbitkan beberapa aturan internal yang intinya memerintahkan kepada seluruh penyelidik dan penyidik untuk menerapkan UU 12/2022.
Tapi beberapa aturan yang diterbitkan Polri perlu disinkronkan dengan UU 12/2022. Misalnya, Peraturan Kapolri (Perkap) No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkap No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Perkap No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
Sementara Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Anis Hidayah, mengatakan terbit UU 12/2022 tidak berarti kasus kekerasan seksual tidak ada lagi. Anis menjelaskan, UU 12/2022 sebagai sejarah penting pemenuhan HAM di Indonesia karena selama ini banyak kasus kekerasan seksual sulit didefenisikan.
Misalnya sebelum ada UU 12/2022 istilah ‘staycation’ seperti yang dialami buruh perempuan di Karawang, Jawa Barat, bisa jadi tidak disebut sebagai bentuk kekerasan seksual. Tapi sekarang dengan adanya UU 12/2022 jelas mendefinisikan hal tersebut sebagai bagian dari kekerasan seksual.
“Ini menunjukkan setelah UU TPKS terbit pengetahuan publik terhadap TPKS semakin baik sehingga paham kasus staycation yang dialami buruh perempuan di Karawang itu sebagai bentuk kekerasan seksual di tempat kerja,” ujarnya.
Tak hanya pemahaman publik, Anis menilai UU 12/2022 memberikan pengetahuan baru terhadap aparat penegak hukum dan pemerintahan. Seperti pemahaman tentang 9 bentuk kekerasan seksual yang diatur UU 12/2022 meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.
