Utama

Alasan Advokat Profesi Hukum Paling Asyik, Banyak Pilihan Organisasi

Semua organisasi advokat diakui Mahkamah Agung. Semuanya bisa mengajukan pengambilan sumpah pengangkatan advokat di pengadilan tinggi.

Oleh:
Normand Edwin Elnizar
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi profesi advokat: BAS
Ilustrasi profesi advokat: BAS

Hukumonline mewawancarai Hermansyah Dulaimi, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) dan Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Tjoetjoe Sandjaja Hernanto. Dua petinggi dari dua organisasi besar advokat Indonesia ini memberi jawaban untuk enam pertanyaan Hukumonline. Isinya memberi konfirmasi kuat bahwa sampai saat ini advokat bisa dianggap sebagai profesi hukum paling asyik di Indonesia.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Jika membaca isi UU Advokat dan membandingkan dengan kenyataan, setidaknya ada enam alasan valid untuk mengakui advokat sebagai profesi hukum paling asyik di Indonesia. Di bawah ini Hukumonline sajikan alasan ketiga berdasarkan penjelasan dari Hermansyah dan Tjoetjoe. Baca juga artikel terkait seputar mahasiswa hukum dan profesi, silakan klik artikel Klinik berikut ini: Simak! Ini Cara Menjadi Panitera

3. Banyak Pilihan Organisasi

“Ketika bersidang pasti ditanya mana kartu anggotanya yang aktif,” kata Tjoetjoe. Hal yang sama ditegaskan Hermansyah, “Setiap advokat berdasarkan UU Advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat.” Kewajiban itu memang tertulis dalam Pasal 30 ayat 2 UU Advokat, Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat. Namun, penafsiran yang berkembang sampai sekarang tidak bisa memastikan harus menjadi anggota organisasi advokat yang mana.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa semangat wadah tunggal melawan wadah plural organisasi advokat Indonesia belum pernah tuntas. Polemik organisasi advokat pun sudah terjadi sejak tahun-tahun awal Peradi berdiri. Hanya empat tahun sejak Peradi lahir Desember 2004, KAI dideklarasikan pada Mei 2008. Berdirinya KAI bahkan dimotori advokat senior yang sangat disegani, almarhum Adnan Buyung Nasution. Ketua Mahkamah Agung yang menjabat saat itu, Harifin Tumpa, sempat berkali-kali menerbitkan surat tentang sikap Pengadilan.

Surat pertama berjudul Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 perihal Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat. Diterbitkan 1 Mei 2009, isinya merespon Peradi, KAI, bahkan Peradin (Persatuan Advokat Indonesia, salah satu organisasi advokat pendiri Peradi) yang mengajukan pengambilan sumpah advokat anggotanya. Inti sikap yang disebutkan adalah Pengadilan tidak dalam posisi untuk mengakui atau tidak mengakui suatu organisasi. Perselisihan mereka harus diselesaikan sendiri oleh profesi Advokat atau apabila mengalami jalan buntu maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Fatwa ini juga berpendapat isi UU Advokat berarti bahwa hanya boleh ada satu organisasi Advokat, terlepas dari bagaimana cara terbentuknya organisasi tersebut yang tidak diatur di dalam Undang-undang yang bersangkutan. Ujung dari fatwa ini tetap mengakui keabsahan advokat yang sudah diambil sumpah sesuai UU Advokat. Namun, disebutkan pula bahwa Mahkamah Agung meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan tersebut yang berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru. Sejak saat itu tidak ada advokat baru yang diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi.

Namun, belakangan sikap itu berubah. Bertanggal 25 September 2015, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat. Inti surat ini bahwa Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru. Hatta Ali memutuskan semua kubu Peradi dan organisasi advokat selainnya bisa mengajukan pengambilan sumpah pengangkatan advokat. Pemantauan Hukumonline menemukan semua organisasi yang menyatakan diri sebagai organisasi advokat, mengadakan PKPA, dan mengadakan ujian advokat diterima melakukan pengangkatan advokat di pengadilan tinggi.

Hukumonline mencatat setidaknya ada tiga kubu organisasi Peradi dan tiga kubu organisasi KAI. Selain itu, beberapa organisasi advokat pendiri Peradi juga sudah melakukan pengangkatan advokat di pengadilan tinggi tanpa melalui Peradi, misalnya Asosiasi Advokat Indonesia. Organisasi advokat lainnya masih banyak lagi dan semua dianggap setara oleh Mahkamah Agung dalam hak “memproduksi” advokat. Ada banyak pilihan organisasi advokat yang bisa dipilih calon advokat untuk memulai kariernya. Semuanya sah diakui oleh Mahkamah Agung untuk berpraktik memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bersambung...

Tags:

Berita Terkait