Pemerintah dan DPR telah menerbitkan UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tertanggal 15 Februari 2022. Selaras dengan itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan IKN yang lokasinya berbatasan dengan kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Luas daratan IKN mencapai 256.142 hektar dan perairan 68.189 hektar.
Proses pembahasan RUU IKN sejak awal menuai kritik publik karena pembahasan dilakukan sangat cepat dan minim partisipasi masyarakat terutama masyarakat hukum adat yang akan terdampak pembangunan IKN. Deputi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Erasmus Cahyadi, mencatat ada 21 komunitas adat anggota AMAN yang berada di lokasi yang akan dijadikan IKN.
Erasmus mengamini pernyataan KPK yang menyebut penguasaan tanah di IKN belum clean and clear. Jauh sebelum proyek IKN bergulir masyarakat setempat sudah berkonflik dengan perusahaan yang menerima konsesi di wilayah tersebut. Itu terjadi karena izin yang diberikan pemerintah tidak melalui persetujuan masyarakat hukum adat.
Sama seperti pengesahan UU No.11 Tahun 2020, Erasmus berpendapat pembahasan RUU IKN tidak melibatkan partisipasi penuh masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat seharusnya terlibat, termasuk dalam perencanaan pembangunan IKN.
Baca:
AMAN sempat hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus IKN dan telah menyampaikan berbagai hal tersebut. “Di lokasi IKN ada sejumlah masyarakat hukum adat seperti etnis Paser, dan sub etnik Dayak. Kami usulkan sebelum dibangun IKN agar diselesaikan terlebih dulu konflik struktural yang ada,” kata Erasmus dalam konferensi pers bertema “Pemindahan Ibu Kota Negara Sarat Masalah, Tidak Menjawab Persoalan Struktural”, Selasa (15/3/2022) kemarin.
Sekalipun ada pembahasan dan negosiasi terkait pengadaan lahan untuk IKN, Erasmus yakin yang dilibatkan pemerintah hanya perusahaan yang mengantongi izin di lokasi tersebut. Sementara masyarakat hukum adat yang kepemilikan lahannya secara turun temurun berpotensi tidak diakui keberadaannya.
Erasmus mengingatkan awalnya tidak ada pasal dalam RUU IKN yang mengatur tentang perlindungan masyarakat hukum adat. Setelah AMAN memberikan masukan, masyarakat adat disebut dalam beberapa pasal, misalnya penjelasan Pasal 16 ayat (1) dan (3) yang menjelaskan mekanisme pengadaan tanah dilakukan dengan memperlihatkan hak atas tanah masyarakat dan masyarakat adat.
Kemudian Pasal 21 yang menyebut pelaksanaan Pasal 15-20 memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal. Terakhir, Penjelasan Pasal 30 ayat (1) tentang penetapan tanah di IKN yang mengatur penetapan itu dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan hak atas tanah masyarakat adat.
Ia melihat proses pembentukan UU IKN yang sangat cepat dan minim pelibatan penuh masyarakat hukum adat, Erasmus yakin pasal-pasal tersebut tidak akan berjalan. Salah satu penyebabnya karena struktur hukum yang ada terkait masyarakat hukum adat tergolong sangat rumit. Dalam RDP dengan pansus DPR AMAN sudah menyampaikan hal tersebut, dan berharap agar ada terobosan.
“Kalau hanya mengikuti logika hukum tersebut, (pasal terkait masyarakat dalam UU IKN, red) hanya hiasan dan tidak bisa operasional,” urai Erasmus.
Erasmus mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan dialog yang bermakna dengan masyarakat hukum adat yang terdampak IKN. Pasalnya ke depan IKN akan terhubung dengan wilayah lainnya yang ada di sekitar IKN. Perlu dipikirkan serius bagaimana nasib masyarakat hukum adat di lokasi IKN. “Kami akan melakukan perlawanan secara bermartabat,” tegasnya.