Anies Disarankan Banding Putusan PTUN Soal UMP Hingga Advokat Terancam Disrupsi Teknologi
Terbaru

Anies Disarankan Banding Putusan PTUN Soal UMP Hingga Advokat Terancam Disrupsi Teknologi

Sebagai tonggak utama yang mendukung suatu sistem komputasi agar berjalan maksimal pertumbunan infrastruktur digital justru mengkhawatirkan, Menkopolhukam Mahfud MD sebut kasus penembakan antar anggota Polri banyak kejanggalan, dan perlunya mengetahui update dari undang-undang yang berlaku saat ini.

M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Anies Disarankan Banding Putusan PTUN Soal UMP Hingga Advokat Terancam Disrupsi Teknologi
Hukumonline

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Kamis (14/7). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!

1. Legislator Ini Sarankan Anies Ajukan Banding Putusan PTUN Soal UMP 2022

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris menyayangkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan pembatalan revisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang naik sebesar 5,1 persen. Senator Jakarta ini menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan banding atas putusan ini.

Baca:

2. Pertumbuhan Infrastruktur Digital Indonesia Dinilai Mengkhawatirkan

Infrastruktur digital dimaknai sebagai tonggak utama yang berfungsi mendukung suatu sistem komputasi agar berjalan dengan maksimal. Infrastruktur digital terbukti secara nyata sangat berpengaruh di bidang perekonomian, khususnya perekonomian digital. Banyaknya e-commerce yang ditemui pada saat ini menjadi bukti bahwa infrastruktur digital merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pengembangannya.

3. Penembakan Antar Anggota Polri, Menkopolhukam: Banyak Kejanggalan

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus dalam membongkar motif penembakan antar anggotanya di kediaman Kepala Divisi Profesi Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Pol Ferdy Sambo mendapat respons positif. Tim khusus tersebut melibatkan pihak luar agar penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan secara independen. Terlebih, banyak dugaan penembakan yang berujung tewasnya Brigadir J alias Nopryansah Yosua Hutabarat dan Bharada E.

4. Cek 2 Hal Ini Saat Membaca Undang-Undang Agar Akurat!

Undang-undang di Indonesia bisa mengalami perubahan isi tanpa dicabut atau diganti sepenuhnya dengan undang-undang baru. Oleh karena itu, pembaca undang-undang yang ingin mengetahui hukum harus cermat memastikan apakah ada perubahan.

5. Advokat Terancam Disrupsi Teknologi? Ini Kata VP Premium Content Hukumonline

Disrupsi teknologi semakin luas menyasar berbagai bidang sejak revolusi 4.0 bergulir. Beberapa jenis pekerjaan lama dapat diganti dengan peralatan teknologi. Tapi perkembangan teknologi itu juga melahirkan peluang pekerjaan baru (inovasi). Lalu, bagaimana dampak teknologi terhadap advokat dan sektor hukum pada umumnya? Apakah peran advokat dapat tergilas teknologi?

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait