Selain itu, ICW meminta KPK untuk melakukan telaah dan penyelidikan terkait indikasi konflik kepentingan serta indikasi kerugian negara dalam proyek-proyek dikelola oleh PLN dan Pertamina. Hal ini bisa dimulai dari kerjasama dan proyek penyedian sarana dan prasarana migas, pembangunan pembangkit listrik, serta pembelian listrik dan bahan bakar dari swasta.
Terkait dengan beredarnya rekaman percakapan tersebut, Komisi VII DPR RI menjadwalkan untuk memanggil Rini dan Sofyan. Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron mengaku pihaknya sudah mengagendakan rapat untuk mendengarkan penjelasan dari Rini dan Sofyan.
Baca:
- Sejumlah Celah Hukum Perma Kejahatan Korporasi dari “Kacamata” Pengusaha
- ‘Simalakama’ Rangkap Jabatan: Mengawal Kepentingan Pemerintah dan Potensi Korupsi
- Kerugian BUMN atau BUMD, Negara Bisa Gugat Perdata Komisaris dan Direksi
Herman memastikan rapat dengan Menteri BUMN dan Dirut PLN itu masuk dalam agenda terpenting Komisi VII di masa sidang mendatang. Komisi VII hanya meminta penjelasan. Apabila perbincangan Rini dan Sofyan mengindikasikan adalanya pelanggaran undang-undang, maka ia menyerahkannya kepada aparat kepolisian.
Meski begitu, ia optimistis perbincangan antara Rini dan Sofyan tidak mengenai hal-hal yang dapat merugikan negara, sebagaimana klarifikasi Rini dan Sofyan. Sebagaimana diketahui, Rini memberikan klarifikasi bagwa pembicaraan yang terekam itu dilakukan tahun lalu, terkait kerja sama pembangunan regasifikasi di Batam.
"Kami harap pembicaraan ini untuk kemajuan BUMN, PLN dan Pertamina, bukan yang melanggar peraturan perundang-undangan," kata Herman sebagaimana dikutip dari Antara.
Klarifikasi
Selain Rini, Kementerian BUMN juga telah menyampaikan klarifikasi secara tertulis. Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan penggalan percakapan itu sengaja di edit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.