Memasuki pekan-pekan awal tahun 2026, dunia internasional dikejutkan oleh keputusan Amerika Serikat (AS) menarik diri dari 66 organisasi internasional sampai dengan konvensi internasional yang dinilai pihaknya bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Langkah ini disebut sejalan dengan Executive Order 14199 yang telah ditandatangani sebelumnya.
“Sesuai dengan Executive Order 14199 dan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada saya sebagai Presiden oleh Konstitusi dan hukum Amerika Serikat, saya menginstruksikan seluruh departemen dan lembaga eksekutif untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melaksanakan penarikan diri Amerika Serikat sesegera mungkin,” ujar Presiden Donald J. Trump, seperti dikutip dari laman resmi The White House, Rabu (7/1).
Executive Order yang dimaksud menginstruksikan Menteri Luar Negeri, dengan berkonsultasi bersama Perwakilan AS untuk PBB meninjau seluruh organisasi internasional yang diikuti dan menerima pendanaan atau bentuk dukungan lain, serta seluruh konvensi dan perjanjian internasional, guna menentukan organisasi, konvensi, dan perjanjian mana yang bertentangan dengan kepentingan AS.
Baca juga:
- Washington DC Gugat Trump atas Pengerahan Garda Nasional
- Trump Ancam Bekukan Dana Pendidikan Sejumlah Kampus AS hingga Deportasi
Trump menyatakan Menteri Luar Negeri telah menyampaikan laporan hasil peninjauan yang kemudian dipertimbangkan dan dibahas bersama kabinet, ia lantas menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga eksekutif untuk segera mengambil langkah penarikan diri AS dari sejumlah organisasi-organisasi dalam daftar.
Untuk entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penarikan diri dimaksudkan sebagai penghentian partisipasi maupun pendanaan. Sementara itu, peninjauan lanjutan oleh Menteri Luar Negeri disinyalir masih akan terus dilakukan terhadap organisasi dan perjanjian lainnya.
Sejumlah organisasi non-PBB yang ditinggalkan antara lain 24/7 Carbon-Free Energy Compact, Commission for Environmental Cooperation, Global Counterterrorism Forum, International Institute for Justice and the Rule of Law, International Development Law Organization, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, dan lain sebagainya.
















