Dilansir dari lawyersweekly.com.au, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan tambahan anggaran bantuan hukum sebesar $63,3juta Australia. Dilansir dari lawyersweekly.com.au, kucuran dana ini untuk memastikan pelayanan bantuan hukum tetap bisa diakses selama wabah Covid-19.
Hampir AUS$50juta digunakan untuk menambah pelayanan bantuan hukum garda depan. Misalnya konsultasi dan pendampingan. Perhatian besar diberikan terutama untuk kasus kekerasan domestik. Sisanya, $13.5juta akan digunakan untuk peningkatan fasilitas teknologi informasi. Pemerintah mendorong bantuan hukum lebih mudah diakses secara virtual lewat jaringan internet.
Rencana ini disampaikan bersama perincian anggaran baru dari Kabinet Nasional yang dipimpinnya. Pemerintah Australia bahkan berkomitmen menyediakan $2miliar untuk bantuan hukum lima tahun yang akan datang. “Kabinet Nasional setuju bahwa penting untuk segera menuntaskan kesepakatan kerja sama bantuan hukum nasional agar menjamin pelayanannya terus berlanjut, antara lain dari Pusat Bantuan Hukum Komunitas,” ujar Morrison seperti dikutip lawyersweekly.
Lalu bagaimana dengan sikap pemerintah Indonesia soal pelaksanaan bantuan hukum di tengah wabah Covid-19?
Belum Ada Rencana Khusus
Gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran sudah mulai terjadi di Indonesia. Tampak kalangan masyarakat miskin dan rentan akan bertambah banyak sejak wabah Covid-19 melanda. Masan Nurpian, Kepala Subbidang Program Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengakui belum ada langkah khusus yang dilakukan. Tidak ada anggaran tambahan yang direncanakan hingga sekarang.
Hanya saja, ia menjamin bahwa anggaran bantuan hukum lewat mitra organisasi bantuan hukum (OBH) tidak akan dikurangi. Sementara alokasi anggaran lain di BPHN ada yang sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19 atas arahan Menteri Keuangan. “Bantuan hukum ini program prioritas nasional. Jadi arahan langsung Presiden bahwa anggarannya tidak akan diutak-atik. Memang tidak ada tambahan,” kata Masan kepada hukumonline.
Anggaran pemerintah untuk program bantuan hukum masyarakat marginal sebesar Rp53 miliar untuk periode 2019-2021. penyalurannya melalui 524 OBH yang lolos verifikasi dan akreditasi untuk periode yang sama. (Baca juga: Keren! Inilah 9 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum dengan Akreditasi Terbaik)
Masan mengatakan BPHN sudah menyiapkan rambu-rambu baru soal penyaluran dana bantuan hukum selama wabah Covid-19. “Kami sudah bersurat dengan antara lain dengan Direktorat Jenderal Anggaran,” ujar Masan.
Asfinawati, Ketua Badan Pekerja Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengonfirmasi pernyataan BPHN tersebut. Tidak ada informasi mengenai pengurangan dana bantuan hukum. “Sejauh ini tidak ada,” katanya. BPHN sebagai koordinator penyaluran dana bantuan hukum juga belum memberikan informasi khusus terkait penggunaan dana bantuan hukum.
Nurul Amalia, Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jakarta menyatakan hal yang sama. “Tidak ada informasi atau pemberitahuan khusus sampai sekarang,” kata Nurul. Di sisi lain, pencairan dana bantuan hukum mengalami kemacetan satu bulan belakangan ini.
“Biasanya segera dicairkan dananya setelah kami laporkan berkas bukti penanganan perkara. Saat ini sudah sebulan belum ada kejelasan,” kata Nurul. Tidak ada pemberitahuan resmi soal gangguan tersebut. Ia mengaku belum ada keteragan khusus dari BPHN kepada mara mitra OBH.
“Tidak ada konfirmasi penjelasan dan kami masih menunggu hingga saat ini,” Nurul menjelaskan. Panduan atau rambu-rambu khusus dalam penyelenggaraan bantuan hukum di masa Covid-19 pun belum diterima. “Saya dan kawan-kawan ada yang sudah bertanya, tapi belum ada jawaban,” katanya.
Masan mengakui bahwa sempat ada penundaan pencairan dana bantuan hukum kepada mitra OBH. Namun ia mengatakan penundaan itu sudah diatasi. “Sempat tertunda dua mingguan. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah,” kata Masan. Perlu diketahui bahwa sistem pendanaan dilakukan dengan cara reimburse. Para mitra OBH harus menggunakan dana sendiri sebelum meminta penggantian ke BPHN.
Peradi Siap Menggiatkan Pro Bono
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Thomas E.Tampubolon menyampaikan rencana partisipasi memberikan bantuan hukum. Peradi akan memberikan himbauan khusus agar para advokat bersama-sama menunaikan tanggung jawab pro bono di momen wabah Covid-19 kali ini.
“Sebelumnya kami sudah pernah menghimbau secara umum agar advokat berpartisipasi membantu pemerintah. Tapi kali ini akan kami ajak secara khusus untuk pro bono menolong masyarakat marginal terdampak Covid-19,” katanya saat dihubungi hukumonline.
(Baca juga: Imbauan Peradi untuk DPC, Koordinator Wilayah, dan Anggota dalam Menyikapi Covid-19).
Profesi advokat memang memiliki mandat undang-undang untuk memberikan bantuan hukum gratis (pro bono). Pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi advokat. Hingga saat ini Peradi mengatur himbauan pelaksanaan minimal 50 jam pro bono per tahun bagi tiap advokat.