Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor: 74/PUU-XXIV/2026 patut dipandang sebagai babak baru dalam reformasi praktik hukum kepailitan nasional. Putusan tersebut tidak hanya menafsir ulang Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), tetapi juga mempertegas bahwa transparansi kurator dalam pengelolaan harta pailit tidak lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan hak konstitusional dari debitor pailit dan para kreditornya.
Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa laporan pengelolaan harta pailit yang disusun kurator setiap sekurang-kurangnya triwulan tidak cukup hanya disampaikan kepada hakim pengawas. Laporan tersebut juga wajib ditembuskan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat, surat elektronik, ataupun aplikasi. Amar ini secara fundamental mengubah paradigma transparansi pengelolaan harta pailit oleh kurator dalam proses kepailitan nasional.
Dalam rezim hukum kepailitan, kurator memegang kewenangan yang besar. Kurator menguasai, mengurus, menjual, dan membereskan harta pailit yang bernilai besar serta memiliki kewenangan penuh untuk menentukan ritme proses distribusi hasil pemberesan harta pailit kepada para kreditor. Kewenangan demikian luas menempatkan kurator pada posisi sentral sekaligus rawan penyalahgunaan kewenangan apabila pengelolaan harta pailit tidak dilakukan secara transparan.
Sebelum putusan MK tersebut, Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU memang mewajibkan kurator menyampaikan laporan berkala kepada hakim pengawas serta menyatakan bahwa laporan tersebut terbuka untuk umum dan dapat dilihat secara cuma-cuma. Namun dalam praktik, ketentuan Pasal 74 UU KPKPU cenderung bersifat normatif dan melahirkan sejumlah permasalahan. Permasalahan pertama terletak pada ketidakjelasan mekanisme akses laporan pengelolaan harta pailit kurator. Pihak yang berkepentingan, khususnya kreditor sering menghadapi kebingungan ketika hendak meminta laporan pengelolaan harta pailit dari kurator. Apakah laporan tersebut diminta kepada kurator yang bersangkutan, hakim pengawas, atau Kepaniteraan Pengadilan Niaga? UU Kepailitan dan PKPU ataupun peraturan turunannya tidak mengatur secara baku dan ajeg terkait mekanisme permintaan laporan kurator tersebut. Akibatnya, akses terhadap laporan pengelolaan harta pailit sangat bergantung pada itikad baik dari kurator yang bersangkutan.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus yang mewajibkan kurator menyampaikan tembusan dari laporan sebagaimana Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) melalui laman sistem Ditjen AHU. Namun, laporan dari kurator kepada Dirjen AHU tersebut belum sepenuhnya dapat diakses publik secara efektif dan cuma-cuma. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila dikatakan kewajiban pelaporan kurator kepada Ditjen AHU justru berpotensi menjadi formalitas administratif belaka, bukan instrumen transparansi substantif dalam pengelolaan harta pailit.
Thomas H. Jackson, seorang Ahli Hukum Kepailitan dari Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul The Logic and Limits of Bankruptcy Law, mengemukakan teori “Creditor’s Bargain”. Teori Creditor’s Bargain pada esensinya menyatakan hukum kepailitan merupakan mekanisme prosedural untuk penagihan utang secara kolektif, yang dirancang guna memaksimalkan nilai aset debitor pailit yang kemudian akan diterima oleh para kreditornya. Dengan demikian, peran dan kewenangan Kurator sangat besar guna memaksimalkan nilai aset debitor pailit sebelum membaginya secara berimbang dan proporsional kepada para kreditor.
Peran dan kewenangan kurator tersebut yang besar tersebut kemudian harus diimbangi dengan transparansi dalam pengelolaan harta pailit. Tanpa transparansi, kewenangan besar kurator dapat berubah menjadi ruang abu-abu yang membuka peluang abuse of power, konflik kepentingan, kolusi dengan debitor, kerja sama secara melawan hukum dengan kreditor tertentu, atau bahkan penggelapan aset pailit. Dalam konteks ini, transparansi bukan sekadar prinsip tata kelola yang baik, tetapi merupakan instrumen pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan harta pailit oleh kurator.
