Permasalahan kedua terletak pada sanksi yang tegas bagi kurator yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan harta pailit. Meski progresif, Putusan MK No. 74/PUU-XXIV/2026 tidak otomatis menyelesaikan seluruh permasalahan transparansi pengelolaan harta pailit. Putusan tersebut memperluas kewajiban penyampaian laporan oleh kurator, tetapi belum menyentuh persoalan penegakan kepatuhan kurator dalam menyampaikan laporan pengelolaan harta pailit kepada seluruh pihak yang berkepentingan. UU Kepailitan dan PKPU belum mengatur secara tegas sanksi terhadap kurator yang lalai atau menolak menyampaikan laporan kepada kreditor dan debitor.
Tanpa ancaman sanksi yang nyata, kaidah baru dalam Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU pasca Putusan MK No. 74/PUU-XXIV/2026 berisiko menjadi norma tanpa daya paksa (lex imperfecta). Pemerintah juga wajib mengawal dan memastikan bahwa kaidah Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU pasca putusan MK No: 74/PUU-XXIV/2026 juga diakomodir dan diperkuat dalam amandemen UU Kepailitan dan PKPU pada masa mendatang. Penguatan dimaksud misalnya dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi kurator yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan harta pailit berkala kepada debitor dan kreditor atau melalui kuasanya.
Putusan MK No: 74/PUU-XXIV/2026 juga harus dijadikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai momentum untuk membangun platform pemantauan proses kepailitan berbasis digital. Jika peradilan umum telah memiliki Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), maka proses kepailitan seharusnya juga memiliki platform elektronik khusus yang memungkinkan para kreditor, debitor pailit, hakim pengawas, kurator serta pihak lain yang berkepentingan memantau perkembangan pengelolaan harta pailit secara real-time. Platform demikian idealnya terintegrasi antara Mahkamah Agung, Ditjen AHU, dan asosiasi profesi kurator.
Dengan sistem digital yang terstandardisasi, transparansi pengelolaan harta pailit tidak lagi semata bergantung pada inisiatif personal kurator atau terhalang prosedur administratif pada Pengadilan Niaga ataupun Ditjen AHU. Sebagai perbandingan, Pemerintah Indonesia dapat belajar dari aplikasi Insolvency Office E-Services yang dimiliki oleh Pemerintah Singapura. Aplikasi serupa lainnya dapat dilihat pada Public Access to Court Electronic Records (PACER) milik Pemerintah Amerika Serikat, serta aplikasi Bankruptcy and Insolvency Records Search yang dimiliki oleh Pemerintah Kanada.
Pemerintah melalui Ditjen AHU juga dianjurkan untuk berkoordinasi dengan para pengurus Asosiasi Profesi Kurator untuk menyelaraskan Kode Etik Profesi Kurator, khususnya berkenaan dengan transparansi pengelolaan harta pailit sesuai dengan spirit dari Putusan MK No: 74/PUU-XXIV/2026. Kurator yang dengan sengaja atau lalai mengabaikan penyampaian laporan pengelolaan harta pailit secara berkala kepada debitor pailit dan para kreditornya dapat dikenakan sanksi tegas secara profesi. Hal ini penting untuk memberikan pressure secara etik agar Kurator tetap menjaga amanah yang diembannya dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Dalam rezim hukum kepailitan, kurator bukan sekadar administrator teknis. Kurator merupakan fiduciary yang mengemban amanah untuk mengelola harta debitor pailit untuk kepentingan dari para kreditornya. Oleh karenanya, semakin besar kewenangan yang diberikan kepada kurator, semakin tinggi pula standar akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang harus dipenuhi. Ungkapan populer “with great power comes great responsibility” sangat relevan dalam konteks ini. Kewenangan besar tanpa transparansi hanya akan melahirkan distrust dan delegitimasi dunia usaha terhadap sistem hukum kepailitan itu sendiri.
Pada akhirnya, Putusan MK No. 74/PUU-XXIV/2026 harus dipahami sebagai babak baru dalam praktik hukum kepailitan nasional. Transparansi pengelolaan harta pailit oleh kurator bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi bagi terciptanya sistem kepailitan yang akuntabel, kredibel, dan mendukung kepastian hukum dalam iklim berusaha di Indonesia.
















