Babak Baru Transparansi Pengelolaan Harta Pailit oleh Kurator
OPINI

Babak Baru Transparansi Pengelolaan Harta Pailit oleh Kurator

Pada akhirnya, Putusan MK No. 74/PUU-XXIV/2026 harus dipahami sebagai babak baru dalam praktik hukum kepailitan nasional. Transparansi pengelolaan harta pailit oleh kurator bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi bagi terciptanya sistem kepailitan yang akuntabel, kredibel, dan mendukung kepastian hukum dalam iklim berusaha di Indonesia.

•Bacaan 5 Menit
R
Oleh
Robert
Penulis Opini

Apabila dikatakan hukum kepailitan adalah instrumen untuk menyelesaikan financial distress yang dialami oleh debitor serta bagaimana memastikan collective claim kepada para kreditornya berjalan dengan tertib dan adil, maka transparansi kurator adalah syarat mutlak agar instrumen kepailitan tidak berubah menjadi arena penyalahgunaan kewenangan oleh kurator yang tidak menghormati amanah dari UU Kepailitan dan PKPU yang telah diterimanya melalui putusan pengadilan niaga.

 

*) Dr. Robert, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

kepailitanharta pailitkuratorputusan mk
Robert

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info