Apabila dikatakan hukum kepailitan adalah instrumen untuk menyelesaikan financial distress yang dialami oleh debitor serta bagaimana memastikan collective claim kepada para kreditornya berjalan dengan tertib dan adil, maka transparansi kurator adalah syarat mutlak agar instrumen kepailitan tidak berubah menjadi arena penyalahgunaan kewenangan oleh kurator yang tidak menghormati amanah dari UU Kepailitan dan PKPU yang telah diterimanya melalui putusan pengadilan niaga.
*) Dr. Robert, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















