Babak Baru UU PDP Hingga IKAPI Akan Pilih Ketua Umum Baru

Ditengarai ada maladministrasi dalam kasus gagal ginjal, tantangan perusahaan BUMN dalam menerapkan Business Judgement Rule, dan kendala yang menjadi tantangan dalam penerapan konsep keadilan restoratif, khususnya bagi hakim.

Hukumonline bersama Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) menggelar secara Offline diskusi publik dengan tema Babak Baru dan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat, Kamis (3/11). Foto: RES

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Kamis (3/11). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!

1. Diskusi Hukumonline 2022: Babak Baru dan Implementasi UU PDP

Pengesahan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi babak baru dalam perkembangan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia. UU PDP ini menjadikan Indonesia negara ke-5 di ASEAN setelah Singapura, Filipina, Malaysia dan Thailand yang memiliki peraturan mengenai pelindungan data pribadi.

Baca Juga:

• Surati Presiden, Komunitas Konsumen Minta Kepala BPOM Dicopot
• 8 Analisa Faktual Komnas HAM dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan
• Pakar FHUI: Sunset Clause Solusi dalam Risiko dan Kedaruratan Mendadak

2. Advokat Sebut Ada Maladministrasi oleh BPOM dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Anak

Wabah gagal ginjal akut yang menghantui anak-anak di beberapa waktu terakhir disinyalir terjadi karena produk obat yang mengandung senyawa kimia berbahaya etilen glikol yang memberikan efek gagal ginjal pada anak yang mengkonsumsinya. Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David Tobing, menyatakan prihatin sekaligus sangat menyayangkan hal ini terjadi hingga kasusnya merebak. Menurutnya, adanya kelambatan dari pihak yang berwenang dalam mendeteksi hal ini.

3. Tantangan Penerapan Business Judgement Rule Pada Perusahaan BUMN di Indonesia

Doktrin business judgment rule (BJR) seringkali digunakan sebagai bahan pembelaan agar direksi dapat terlindungi dan bebas dari tuntutan hukum. BJR adalah suatu konsep di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan dengan iktikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian. Namun penerapan BJR untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tantangan tersendiri jika dibandingkan dengan perusahaan milik swasta.

4. Kegamangan Hakim dalam Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan

Penerapan restorative justice di lembaga penegak hukum sejatinya sudah berjalan berdasarkan aturan di masing-masing lembaga. Kendati belum memiliki kesamaan aturan di masing-masing lembaga penegak hukum, ada kendala yang manjadi tantangan dalam penerapan konsep keadilan restoratif, khususnya bagi hakim di pengadilan.

5. Gelar Munas ke-3, IKAPI Bakal Pilih Ketua Umum Baru

Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), yang merupakan salah satu wadah kalangan kurator dan pengurus di Indonesia, akan menggelar Munas ke-3 di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jum’at (4/11/2022) besok. Terdapat sejumlah agenda dalam Munas sebagai forum tertinggi organisasi IKAPI untuk memutuskan berbagai hal penting, salah satunya pemilihan Ketua Umum untuk masa bakti selanjutnya.

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!