Kedua, kaitannya dengan investasi asing dalam bentuk grant beberapa waktu lalu, telematika adalah sektor yang sangat potensial untuk berbagi rezeki. Dalam sebuah pertemuan yang sempat digagas oleh beberapa asosiasi seperti APJI, AWARI, Asosiasi Wartel, APKKI, mereka menegaskan bahwa perlu dibentuk suatu departemen tersendiri yang menangani telematika.
Dengan departemen baru ini, diharapkan pemerintah akan mampu mengkoordinasi dan lebih serius lagi dalam memangani masalah telematika. Terutama, dalam usaha meyakinkan investor di sektor teknologi informasi atau telematika ini.
Lalu muncul pertanyaan, siapakah yang berada di balik semua ini? Padahal selama ini, pemerintah selalu pasif dalam menyikapi perkembangan telematika jika dibandingkan dengan masyarakat telematika itu sendiri. Celakanya, tidak semua masyarakat telematika menyetujui pembentukan Departemen Telematika ini.
Hal ini yang patut dipertanyakan karena ternyata bila kita pilah dengan halus, masyarakat telematika ini terbagi dalam tiga unsur yang saat ini menjadi konvergen dan tidak dapat dilihat secara parsial. Antara lain: masyarakat telekomunikasi, masyarakat media, dan yang terakhir masyarakat informatika.
Fenomena ini agaknya sempat ditangkap oleh politisi yang partainya saat ini sedang di atas angin. Mereka melihat ini merupakan kesempatan emas untuk mengambil "tongkat komando" yang nantinya akan digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.
Perbedaan cara pandang
Ironisnya, yang menentang pendirian Departemen Telematika ini justru sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang yang mendukung pendirian departemen yang kabarnya akan berubah namanya menjadi Departemen Telekomunikasi dan Informatika.
Keinginan sebagian masyarakat yang setuju dengan pendirian Departemen Telematika tersebut kiranya perlu dikritisi. Pasalnya, gagasan tersebut semata-mata hanya digantungkan pada kepentingan bisnis semata. Tampaknya, para penggagas tidak sempat memikirkan apa dampak yang akan terjadi jika Departemen Telematika ini.