Pendirian Departemen Telematika tentunya disertai dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, pendirian Departemen Telematika tersebut merupakan lahan segar korupsi karena pembangunan sarana dan prasarana membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Gonta-ganti nama
Perihal gonta ganti nama departemen sebenarnya hal yang biasa dalam pemerintahan. Buktinya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diganti dengan Departemen Pendidikan Nasional. Contoh lainnya adalah Departemen Pos dan Telekomunikasi diubah menjadi Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, serta masih ada beberapa contoh lainnya.
Seharusnya, masyarakat lebih kritis menyikapi gagasan pemerintah untuk mendirikan kembali Departemen Penerangan. Pasalnya, pemerintah sering memainkan trik gonta ganti nama untuk menggolkan gagasan pendirian departemen yang nantinya akan mengontrol seluruh kegiatan di bidang telekomunikasi yang berujung pada pengekangan terhadap kebebasan untuk menyampaikan pendapat.
Berawal dari sebuah gagasan untuk mendirikan Departemen Telematika, kemudian perbincangan terus dilanjutkan dengan nama Departemen Informasi dan Komunikasi. Tampaknya, nama baru ini untuk mengatasi perdebatan munculnya Deppen, sehingga dicetuskanlah sebuah Departemen Telekomunikasi dan Informatika.
Gonta-ganti nama departemen tersebut kiranya dapat menjadi parameter untuk mulai mencermati, ada apa di balik semua ini. Pemerintah tentunya sudah memperhitungkan mengenai implikasi pembentukan departemen. Dengan memanfaatkan perdebatan terminologi telematika, pemerintah dapat saja mengalihkan perhatian publik dengan meniadakan Deppen.
Ringkasnya, Departemen Telematika atau apapun namanya, hanya wujud lain dari Departemen Penerangan dalam bentuk yang baru. Jika gagasan ini disetujui, berarti seluruh kegiatan di sektor telekomunikasi, media, dan informatika benar-benar dikuasai oleh pemerintah.
Patut dipikirkan
Masyarakat mungkin tidak bisa menolak jika pemerintahan Megawati menyetujui hadirnya departemen baru dalam kabinetnya yang mengurusi soal telematika atau apapun namanya. Karena bukan tidak mungkin, Megawati akan menggolkan dan mendirikan departemen ini.
Jika demikian halnya, patut dipikirkan siapa yang akan memimpin departemen ini. Karena itu, dapat diadakan public hearing untuk menentukan siapa yang pantas untuk menduduki posisi strategis di bidang telekomunikasi dan informatika. Dapat dibayangkan, jika orang yang duduk dalam posisi ini berasal dari pemegang kekuasaan (orang pemerintah).
Pengalaman selama ini kiranya dapat menjadi pelajaran. Munculnya beberapa nama kandidat yang diusulkan oleh kalangan politisi, kiranya patut dipertimbangkan. Terutama, yang berkaitan dengan kredibilitas dan akuntabiltas kandidat selama berkiprah pada profesi dan bidangnya masing-masing.
Di antara kandidat juga terdapat praktisi di sektor telekomunikasi. Mengingat sektor telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang paling besar memperoleh keuntungan, bukan tidak mungkin kegiatan money politic akan mencuat demi terbentuknya departemen telekomunikasi dan informatika ini.
Kabinet Megawati rencananya baru diumumkan pada Kamis (9/8). Sejauh ini memang belum diketahui, apakah akan ada Deppen atau Departemen Telematika ataupun nama yang lain. Namun kehadiran departemen ini tetap harus dikritisi karena telematika dikuasai pemerintah.