Diakhir proses akan dilakukan persiapan validasi terkait pemenuhan syarat pusat perbelanjaan. Jika dianggap lengkap, maka akan diberikan sertifikat penghargaan (validasi). Tetapi jika belum memenuhi syarat, maka akan dilakukan sosialisasi dan edukasi oleh DJKI atau Kanwil Kemenkumham pada pusat perbelanjaan.
Sertifikat penghargaan yang diberikan kepada pusat perbelanjaan yang memenuhi syarat hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
“Jika nantinya hasil pengawasan yang dilakukan DJKI pada pusat perbelanjaan yang sudah tersertifikasi masih terdapat barang palsu atau tanpa izin yang dijual, maka sertifikat penghargaannya tidak dapat diperpanjang dan akan ditarik,” ucap Anom.
Perpanjangan sertifikasi pusat perbelanjaan sendiri dilakukan dengan cara melakukan pengawasan pusat perbelanjaan yang sudah tersertifikasi, dengan artian pusat perbelanjaan tersebut dilakukan evaluasi kembali, melalui pendataan, penyebaran kuesioner, dan verifikasi (survei) langsung.
Selanjutnya, setelah melakukan evaluasi, DJKI atau Kanwil menyusun rencana tindak lanjut yang menyimpulkan apakah pusat perbelanjaan tersebut masih memenuhi syarat dan dapat memperpanjang kembali sertifikat penghargaan yang telah didapatkan atau pusat perbelanjaan tersebut tidak lagi memenuhi kriteria layak diberikan sertifikasi penghargaan. Di akhir dilakukan monitoring dan evaluasi.
Sebagai informasi, program sertifikasi pusat perbelanjaan ini tidak memungut biaya sepeserpun, serta merupakan bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sebagaimana yang tertuang dalam pasal Pasal 102 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 114 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Dalam Pasal 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyampaikan bahwa “Setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang diduga hasil tindak pidana, maka akan dikenakan sanksi dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”.