Meskipun aksi kekerasan di Papua terus terjadi, pasukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri belum perlu dikirim. Pengiriman pasukan terlatih khusus itu dari Jakarta ke Papua tergantung permintaan. “Sementara ini belum karena ini tergantung permintaan Kapolda. Karena dia yang tahu persis bagaimana kondisi pelaksanaan tugas di sana,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polrio, Irjen Pol Saud Usman Nasution, Senin (18/6).
Untuk menangani keamanan di Papua, pemerintah sudah menerjunkan tim yang diketuai Menko Polhukham, Djoko Suyanto. Tim mencoba memetakan sebab-sebab kekerasan terakhir di Papua.
Menurut Saud, Densus biasanya dikirim jika Polri melihat aksi teror sudah sedemikian meresahkan masyarakat. Ada alasan-alasan yang dapat dipercaya, imbuh Saud, agar pasukan Densus dikirim. Apakah jumlah personil Densus terbatas. Untuk menangani keamanan di Papua, Polda sudah membentuk tim khusus.
Jenderal polisi bintang dua ini menuturkan, untuk mengoptimalkan tim khusus tersebut, Mabes Polri menerjunkan Direktur Pidana Umum Bareskrim untuk membantu Polda Papua. Tidak hanya itu, Mabes Poli menerjunkan INAFIS, Puslabfor dan Badan Intelijen Negara (BIN). “Mabes Polri mem-BKO-kan direktorat I Bareskrim Polri yang dipimpin Dir Pidum untuk backup Polda Papua,” ujarnya.
Tim khusus tersebut, jelas Saud dibentuk untuk mengungkap beberapa aksi penembakan yang belakangan kerap terjadi. Kendati demikian, Polri masih beranggapan aksi penembakan di Papua merupakan tindakan kriminal murni. Menurut Saud, setelah terungkap nantinya akan dapat diketahui motivasi apa, siapa yang terlibat dan jaringan apa yang bermain di belakang aksi serangkaian penembakan di Papua.
“Sepanjang tidak berkaitan dengan teror yang kita anggap kriminal. Kita masih menganggap kriminal murni dulu. Dan siapapun pelakunya kita tidak menyatakan ini dari OPM (Organisasi Papua Merdeka, red). Siapapun akan kita proses tuntas,” tegasnya.
Mantan Kepala Densus 88 Anti Teror ini menegaskan Polri akan melakukan evaluasi penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat di bumi Cenderawasih itu. Setidaknya Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Menko Polhukam Joko Suyanto kini sedang berada di Jayapura menuju Mimika untuk berdialog dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Langkah itu dilakukan untuk mendapatkan masukan tentang penanganan kamtibmas di Papua. “Agar keamanan masyarakat dapat ditingkatkan,” ujarnya.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menolak kalau Polri menerjunkan Densus 88 ke Papua. Neta beralasan persoalan yang terjadi di bumi Cenderawasih bukan pidana terorisme. Melainkan persoalan kesenjangan sosial ekonomi yang berkepanjangan. Bila gagasan menerjunkan Densus tetap dilaksanakan, Neta khawatir Papua akan menjadi Daerah Operasi Militer, seperti halnya di Timor Timur. Dengan kata lain, pola penanganan mengarah ke tindakan represif dengan mengedepankan penggunaan senjata api.
"Padahal yang dibutuhkan Papua saat ini adalah pola-pola penanganan yang persuasif, dialogis, dan pendekatan sosial. Polri harus mengedepankan dan memaksimalkan peranan Bimas dan intelijen untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi situasi," imbuhnya.
Lebih jauh Neta berpandangan, terhadap penerapan penanganan represif bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak asing untuk memberi dukungan maksimal terhadap kekuatan gerakan kelompok separatis di Papua. “Yang ujung-ujungnya Papua akan lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia seperti era Tim-tim,” tukasnya.
Kinerja Kapolda
Polri berjanji melakukan evaluasi tidak hanya kinerja Kapolda Papua Irjen Bigman Lumban Tobing, tetapi secara keseluruhan keamanan di sana. Menurut Saud, peristiwa yang terjadi di Papua merupakan permasalahan sosial. “Ibarat kita ini menangani limbah semua permasalahan sosial yang tidak selesai ini. Kapolda kan sudah bekerja dengan baik dan benar. Ini dampak sosial yang belum selesai. Ini akan kita lihat nanti,” tandasnya.
Neta berharap agar jabatan yang diemban Irjen Bigman Lumban Tobing dicopot. Namun jabatan itu kata Neta, mesti diisi oleh figur yang mampu mengakomodir aspirasi masyarakat. Setidaknya dapat memaksimalkan penanganan ketertiban masyarakat dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat. “Dan intelijen serta aktif membangun dialog dengan masyarakat Papua,” pungkasnya.
Info Hukum