Setelah resmi dilantik menjadi Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, sejumlah pekerjaan rumah tiga matra menjadi tantangan yang harus dhadapi. Salah satunya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi prioritas utama yang terus dilakukan TNI di bawah kepemimpinan Panglima TNI Yudo Margono.
“Berbagai pekerjaan rumah sudah menanti Laksamana Yudo Margono yang akan menduduki jabatan Panglima TNI lebih kurang satu tahun hingga memasuki masa pensiun pada November 2023,” ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (19/12/2022).
Menurutnya, memasuki tahun politik 2023 menjadikan situasi tetap kondusif menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah. Selain itu, menjadikan TNI tetap menjaga netralitas dan tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang hendak mencari keuntungan dengan menarik korps militer dalam politik praktis.
Selain itu, dari faktor eksternal, TNI pun harus senantiasa mewaspadai berbagai ancaman. Termasuk mesti siap sedia mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di kawasan Laut Natuna Utara yang masih berpotensi dihadapkan pada berbagai konflik akibat ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan. Prinsipnya, kata Bamsoet, begitu biasa disapa, tidak boleh ada sejengkal pun tanah, air, dan udara Indonesia yang diambil oleh pihak asing.
Ia menerangkan faktor eksternal lain yang perlu diwaspadai terkait meningkatnya eskalasi ketegangan di Taiwan dan semenanjung Korea, serta konflik bersenjata di beberapa negara, seperti Yaman, Ethiopia, Afghanistan, Myanmar, khususnya Rusia-Ukraina. Tak hanya itu, seiring laju perkembangan zaman, TNI bakal dihadapkan dengan berbagai tantangan yang lebih rumit, canggih dan kompleks. Termasuk ancaman dan rongrongan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Dia mengingatkan kedaulatan bangsa dan negara tak hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer semata. Sebab, potensi ancaman bakal muncul dalam berbagai aspek. Seperti ekonomi, sosial-budaya, politik–ideologi, serta berbagai ancaman lainnyan bersifat soft power. Karena itu, TNI perlu semakin mawas dan mewaspadai berbagai ancaman nirmiliter yang dapat merusak ideologi negara.
Mantan Ketua Komisi III DPR itu menuturkan tantangan lain yang perlu diwaspadai Panglima TNI Yudo Margono yakni, mendukung maju, tumbuh, dan berkembangnya industri pertahanan nasional yang dilakukan pelaku usaha swasta dalam negeri. Apalagi Presiden Joko Widodo sempat menegaskan pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) mesti diprioritaskan dari dalam negeri. Mulai melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari pelaku usaha swasta nasional.