DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam rapat paripurna, Selasa (18/11/2025). Beleid itu sudah diundangkan 17 Desember 2025 dengan UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terbitnya KUHAP baru sebagai respon terhadap perkembangan dan dinamika zaman, serta pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua kitab hukum pidana itu mulai berlaku 2 Januari 2026.

Komnas HAM telah melakukan kajian terhadap RUU KUHAP sesuai kewenangan pengkajian dan penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ada 11 isu penting RUU KUHAP yang harus diperhatikan pemerintah dan DPR agar selaras kewajiban negara dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM.
KUHAP, sebagai beleid dalam implementasi penegakan hukum pidana, berfungsi krusial dalam mencegah dan memitigasi pelanggaran, serta melindungi HAM dalam proses penegakan hukum pidana, mulai tahap penyelidikan hingga putusan peradilan dan penempatan terpidana di lembaga pemasyarakatan.
Hasil kajian Komnas HAM menemukan 5 ketentuan KUHAP baru yang berpotensi melanggar HAM. Pertama, ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan. Termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa harus diikuti peningkatan kualitas dan mekanisme pengawasan yang ketat. Pengawasan itu baik internal maupun eksternal untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran HAM, khususnya terhadap saksi, tersangka dan/atau korban.
Kedua, penggunaan kewenangan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, pemeriksaan dan penyadapan) harus digunakan secara ketat dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur, serta dibuka peluang kepada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya untuk mengajukan keberatan, baik terhadap institusi yang menggunakan upaya paksa tersebut maupun melalui lembaga peradilan.
Ketiga, praperadilan hanya memeriksa aspek formil atau administrasi, bukan aspek materiil. Padahal aspek materiil yang paling banyak disorot dalam penegakan hukum. Mekanisme praperadilan KUHAP baru belum menjawab keresahan publik terhadap mekanisme yang belum efektif mengatasi kelemahan penegakan hukum. Misalnya, ketika terjadi intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan dalam pemeriksaan dan upaya paksa, tidak menjadi pertimbangan hakim praperadilan. Mekanisme praperadilan seolah tidak mampu mengontrol kualitas penegakan hukum secara subtansial.
Keempat, perubahan alat bukti dalam KUHAP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, dan segala sesuatu yang diperoleh secara legal. Kendati demikian frasa ”segala sesuatu” dalam ketentuan tersebut bermakna luas dan multitafsir. Beresiko menimbulkan penyalahgunaan bukti ilegal. Misalnya, hasil penyadapan tidak sah. Perlu penegasan sanksi untuk bukti yang diperoleh dari penyiksaan/penyadapan ilegal.
















