Pertanyaan tentang bagaimana bisnis diorganisasikan inilah yang menjadi penting dalam pembacaan Christopher Wright dkk. (2018). Mereka menunjukkan bahwa salah satu narasi dominan dalam menghadapi Antroposen tetaplah business as usual; ekspansi bisnis dan pertumbuhan dipertahankan ketika kondisi ekologis memburuk, dengan bumi tetap diperlakukan sebagai sumber daya sekaligus tempat pembuangan limbah.
Ada pula narasi yang tampak lebih hijau melalui ecomodern “Good Anthropocene”. Turunannya kita kenal dengan gagasan corporate environmentalism dan business sustainability. Pasar, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi teknologi dipercaya dapat mengurangi kerusakan planet tanpa perlu memikirkan kembali struktur ekonomi dan sosial yang ada. Dalam bisnis, ia tampil melalui efisiensi energi, rantai pasok yang lebih baik, produk hijau, serta visi win-win bahwa perusahaan dapat meningkatkan keuntungan sambil memperbaiki kinerja lingkungan–do well by doing good (Wright dkk., 2018).
Masalahnya, business sustainability masih dapat berjalan tanpa mengubah struktur keputusan yang menghasilkan dampak. Karena itu, Liao, Sjåfjell, dan Argyrou (2022) dalam bab pembuka Innovating Business for Sustainability: Regulatory Approaches in the Anthropocenemembedakan weak sustainability dari actual sustainability. Yang pertama masih bertumpu pada logika manfaat bisnis; dampak sosial dan lingkungan diperhitungkan sejauh mendukung kinerja finansial. Sebaliknya, actual sustainability berupaya mengamankan fondasi sosial bagi manusia di dalam batas-batas planet.
Konsekuensinya masuk langsung ke hukum perusahaan. Sjåfjell mengusulkan tujuan perusahaan diarahkan pada “creating sustainable value within planetary boundaries” dan diterjemahkan ke dalam kewajiban dewan, model bisnis, pengendalian internal, serta manajemen risiko. Sustainability, dengan demikian, bukan hanya alat untuk menjaga nilai perusahaan, tetapi juga batas terhadap bagaimana nilai itu diciptakan.
Di sinilah BHR bertemu dengan Antroposen. Human rights due diligence (HRDD) dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights menyediakan perangkat operasional untuk mengidentifikasi dampak HAM aktual dan potensial, mencegah dan memitigasinya, mengintegrasikan temuan ke dalam fungsi perusahaan, melacak hasil, serta menjelaskan bagaimana dampak ditangani.
Namun, persoalan actual sustainability tidak terjawab hanya dengan menunjukkan adanya kebijakan HAM atau bahwa HRDD telah diselenggarakan. Ujiannya adalah apa yang berubah setelah dampak diketahui. Apakah desain proyek, pilihan teknologi, anggaran, atau hubungan bisnis berubah? Apakah dampak dicegah, dimitigasi, dihentikan, atau dipulihkan? Di situlah HRDD memperoleh daya substantif dan tidak merosot menjadi sekadar box-ticking exercise.
Perkembangan regulasi BHR kontemporer sempat membawa logika tersebut melampaui dampak HAM semata dan mempertimbangkan batas-batas planet. Dalam regulasi HRDD milik Uni Eropa, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) mewajibkan risk-based human rights and environmental due diligence (HREDD). Namun, terdapat kemunduran pada amandemen paket Omnibus I yang diundangkan pada Februari 2026; kewajiban rencana transisi mitigasi iklim, yang sebelumnya menghubungkan model bisnis dan strategi perusahaan dengan jalur transisi iklim, dihapus dari CSDDD.
