Di tengah tuntutan pertumbuhan ekonomi dan kompetisi bisnis yang semakin agresif, BUMN/korporasi dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, sebagai entitas bisnis dituntut bergerak cepat, berani mengambil risiko, dan inovatif dalam menciptakan peluang usaha. Namun di sisi lain, setiap keputusan bisnis—terutama yang berkaitan dengan keuangan negara—berpotensi dipersoalkan secara pidana ketika menimbulkan kerugian. Akibatnya, ruang gerak bisnis menjadi semakin sempit karena kekhawatiran bahwa risiko usaha dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi.
Dalam praktik penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia, persoalan yang kerap muncul adalah masih kaburnya batas antara kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum dan kerugian yang lahir dari risiko bisnis yang wajar. Tidak jarang keputusan bisnis yang diambil secara profesional, rasional, dan beritikad baik justru diproses secara pidana karena dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara.
Situasi tersebut tidak terlepas dari perbedaan cara pandang antara audit negara dan praktik korporasi. Audit negara umumnya menggunakan pendekatan ex post dengan menilai hasil akhir suatu kebijakan atau keputusan, sedangkan dunia usaha bekerja secara ex ante berdasarkan informasi, pertimbangan rasional, dan risiko yang tersedia pada saat keputusan diambil. Dalam konteks ini, doktrin Business Judgment Rule (BJR) seharusnya menjadi instrumen perlindungan hukum bagi direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan.
Namun, dalam praktik penegakan hukum, prinsip BJR belum sepenuhnya diterapkan. Akibatnya, keputusan bisnis dan inovasi korporasi yang sah sering dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini memunculkan overcriminalization yang berpotensi melemahkan iklim investasi, menghambat inovasi, dan menurunkan keberanian pelaku usaha maupun manajemen BUMN dalam mengambil keputusan strategis.
Siapa yang Berwenang menentukan kerugian Keuangan Negara?
Salah satu isu paling krusial dalam persoalan tersebut adalah mengenai siapa yang berwenang dalam menentukan kerugian keuangan negara. Persoalan tersebut menjadi penting karena penetapan kerugian Keuangan negara kerap dijadikan pintu masuk utama dalam konstruksi tindak pidana korupsi terhadap kebijakan dan keputusan bisnis. Pasca Putusan MK 28/2026, perdebatan soal ini harusnya diakhiri, sebab dengan tegas MK menyatakan hanya BPK yang memiliki kewenangan menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara.
Putusan MK ini merupakan penegasan terhadap Penjelasan Pasal 603 KUHP yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan "merugikan keuangan negara" adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan”. Ketentuan tersebut secara jelas merujuk pada BPK. Sebab, hanya BPK lembaga negara yang diberikan wewenang konstitusional untuk menghitung kerugian negara. Sementara BPKP, kedudukannya bukan lembaga negara, tetapi berkedudukan sebagai badan pemerintah non kementerian di bawah eksekutif.
Ironisnya, aparat penegak hukum seringkali masih menggunakan BPKP untuk menentukan kerugian keuangan negara. Bahkan, Kejaksaan Agung melalui SE JAMPIDSUS No. B1391/F/Fjp/04/2026 menyatakan bahwa kewenangan tersebut tidak bersifat eksklusif pada satu lembaga. SE JAMPIDSUS Kejaksaan menyatakan bahwa Putusan MK 28/2026 tidak membatalkan yurisprudensi sebelumnya, sehingga BPKP, inspektorat, instansi pemerintah, hingga ahli independen tetap memiliki legalitas untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
