Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelenggarakan debat pertama calon Presiden dan wakil Presiden (capres-cawapres) 2024 dengan tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat kesempatan pertama menyampaikan visi dan misi sesuai tema debat.
Dalam kesempatan itu, Anies berjanji akan menempatkan negara hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan keadilan, memberikan manfaat dan kepastian kepada semua. Hal itu harus dipegang teguh kekuasaan baik di puncak maupun jajarannya. “Tapi banyak aturan 'ditekuk' sesuai kepentinggan pemegang kekuasan dan ini harus diubah dan dikembalikan,” ujarnya dalam Debat Perdana Capres-Cawapres 2024, Selasa (12/12/2023) malam.
Menurut Anies, peristiwa yang terjadi belakangan ini menunjukan penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai prinsip hukum yang berlaku dan itu harus dikembalikan pada muruah negara hukum bukan negara kekuasaan. Kekuasaan harus diatur hukum, bukan malah hukum yang diatur penguasa. Hukum harusnya tegak, walau kenyataannya bengkok, sehingga tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Maka ini harus diubah, mendorong perubahan mengembalikan hukum tegak pada semuanya,” ujarnya.
Baca Juga:
- 6 Agenda Hukum Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
- Ganjar Pranowo-Mahfud MD Usung 4 Agenda Hukum
- Beragam Isu Hukum Diusung dalam Visi Misi Prabowo-Gibran
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung salah satu anak muda yang bisa menjadi cawapres, padahal ada ribuan generasi milenial atau generasi z yang peduli terhadap kaum marjinal dan ketika mengkritik pemerintah mereka malah menghadapi kekerasan, benturan, dan gas air mata.
Dia juga menyoroti kasus yang dialami ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, tapi laporannya tidak ditindaklanjuti dan sampai meninggal. Bahkan dia mengingatkan ada pendukung Prabowo Subianto ketika maju menjadi capres pada Pemilu 2019 silam yang menuntut keadilan, tapi sampai hari ini tidak mendapat keadilan sesuai harapan.
“Kami berkomitmen mengembalikan muruah bernegara, menempatkan hukum di tempat yang paling tinggi, termasuk menyangkut urusan ASN, TNI, dan Polri,” tegas Anies.
Prabowo Subianto, capres nomor urut 2 saat debat capres di area Gedung KPU Pusat. Foto RES
Giliran pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengantongi nomor urut 2 menyampaikan visi dan misinya. Dalam menyampaikan program kerjanya itu Prabowo Subianto menegaskan menempatkan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, perlindungan kepada semua kelompok masyarakat menjadi hal penting dan diposisikan di tempat paling atas. Bahkan, sejak muda Prabowo mengatakan telah menyatakan sumpah untuk membela Pancasila dan UUD Tahun 1945.
“Dalam UUD Tahun 1945, disitu pendiri bangsa kita mendirikan republik dan itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini dan saya pertaruhkan nyawa dan jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum, dan HAM,” papar Menteri Pertahanan itu.
Ganjar Pranowo, capres nomor 3 saat memaparkan visi misinya dalam ajang debat capres. Foto: RES
Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan visi dan misinya. Ganjar mengatakan mulai berkampanye dari wilayah timur ke barat Indonesia. Harapannya, kontestasi pemilu 5 tahunan ini berlangsung dengan penuh harapan dari masyarakat yang masuk dalam pikiran pemimpin, serta dalam perkataan dan perbuatan. Salah satu program kerja yang diusung adalah membangun 1 desa 1 Puskesmas lengkap dengan tenaga kesehatan.
Di bagian barat Indonesia seperti Aceh, Ganjar menyebut koleganya Mahfud MD bertemu guru dan berkesimpulan pemerintah harus memberi perhatian. Kemajuan yang ada harus digulirkan dengan cepat dan sat-set. Perlu insentif bagi guru agar mereka bisa mengajarkan budi pekerja yang luhur dengan nilai-nilai agama. Begitu juga mendorong kesetaraan dan pemerataan seperti akses internet gratis bagi siswa di sekolah.
Tak ketinggalan Gubernur Provinsi Jawa Tengah itu berjanji mendorong kesetaraan dan kesejahteraan bagi kalangan penyandang disabilitas. Dia juga mengkritik persoalan yang dihadapi ibu Sinta yang menyatakan pendapat, tapi harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Begitu juga ibu dari Melki Sedek Huang yang diperiksa setelah anaknya menyampaikan kritik. Selain itu, ia mengungkap masyarakat hukum adat seperti suku dayak di Kalimantan minta kesamaan akses.
“Itu bisa berjalan kalau pemerintah bersih, akomodatif. Sikat korupsi dengan keseriusan bukan hanya kata-kata,” katanya.
