Sebelum terjun ke beberapa law firm ternama di Indonesia, Jamal turut menimba ilmu di kantor hukum milik sang ayah meski tidak terlalu lama. Setelah itu Jamal memilih bergabung dengan salah satu prestigious law firm di Jakarta.
“Setelah meniti karier sebagai seorang corporate lawyer selama lebih dari 15 tahun di sejumlah law firm terkemuka di Indonesia, saya memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan jasa hukum yang lebih personal kepada klien, dan saya percaya dengan firma hukum sendiri, saya memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan klien dan merespons kebutuhan mereka dengan lebih cermat,” terang Jamal kepada Hukumonline.
Jamal melihat bahwa adanya kebutuhan akan jasa hukum dari perusahaan-perusahaan rintisan yang sedang berkembang, di mana terlepas dari financial constraint yang ada, mereka memerlukan jasa hukum yang andal dari praktisi berpengalaman yang mampu keep up dengan struktur-struktur transaksi yang inovatif dan terobosan ide-ide bisnis yang sangat cepat.
Namun sering kali kebutuhan akan jasa hukum dari perusahaan rintisan semacam ini tidak dapat terlayani akibat billing policy law firm yang terkesan cukup kaku.
“Excellent legal service must be accessible to everyone, saya percaya bahwa terlepas dari financial consideration yang ada, setiap klien berhak atas jasa hukum yang terbaik. Keinginan untuk menerapkan prinsip ini yang mendorong saya untuk merintis Assegaf Kawilarang & Associates bersama dengan partner yang tidak hanya berpengalaman dan berkompetensi tinggi dalam bidang hukum, tapi juga memiliki visi yang sama,” kata Jamal.
Saat ini Assegaf Kawilarang & Associates telah dipercaya untuk menangani sejumlah transaksi korporasi yang melibatkan berbagai sektor usaha, termasuk dalam berbagi sektor yang dapat dikategorikan highly regulated industry.
Selain transaksi korporasi kompleks, Assegaf Kawilarang & Associates juga berfokus menyediakan layanan jasa hukum untuk day-to-day legal corporate matter melalui skema jasa hukum retainer untuk perusahaan, termasuk perusahaan rintisan, yang masih belum memiliki divisi hukum sendiri ataupun untuk mendukung performa divisi hukum yang ada.