Chief Technology Officer (CTO) Hukumonline, Zulfikar Idris menilai pengolahan dan analisis data hukum yang baik juga berperan besar bagi pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi. “Teknologi olah data hukum membantu pelaku usaha di berbagai sektor bisnis bisa terhindar dari potensi kerugian yang lebih besar akibat salah menyadari risiko hukum,” kata Zulfikar dalam gelar wicara bertajuk “Data and Analytics for Post-pandemic Economic Recovery”, Sabtu (18/6/2022).
Zulfikar menjadi pembicara kunci bersama praktisi lainnya dalam acara asosiasi Data Science Indonesia tersebut. Komunitas profesional ini adalah wadah kolaborasi untuk mengembangkan ekosistem teknologi pengolahan data berorientasi kesejahteraan sosial. “Dari sisi bisnis, mereka juga punya kebutuhan lebih besar terhadap teknologi yang mempercepat recovery atas risiko hukum akibat pandemi,” kata pria yang akrab disapa Zul ini.
Zul mengatakan perusahaan-perusahaan membutuhkan segala cara untuk kembali meraih keuntungan lebih besar jangka panjang. Salah satu langkahnya menghindari segala risiko hukum. “Data science itu intinya mengambil untung dari data. Bicara data hukum, maka ini soal bagaimana mengambil untung dari data-data hukum yang ada,” Zul melanjutkan.
Dia merujuk laporan The Global Business Complexity Index 2020 yang menyebut Indonesia adalah yurisdiksi paling kompleks di kawasan Asia Pasifik. “Itu sebabnya analisis data hukum yang andal sangat dibutuhkan di Indonesia. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi, sangat berkaitan untuk kepentingan jangka panjang perusahaan,” ujarnya.
Baca Juga:
- Bekal Sebelum Terjun di Dunia Corporate Lawyer
- Mau Jadi Pengacara Litigasi dan Non Litigasi Andal? Simak Tips Berikut Ini
- Enam Keahlian yang Wajib Dikuasai oleh Advokat
Disadari atau tidak oleh pelaku usaha, Zul meyakini manajemen risiko atas kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sangat berkaitan dengan pengolahan dan analisis data hukum. Luput pada hal itu bisa berdampak pada kerugian ekonomi yang sangat besar. “Mulai dari denda sampai penurunan keuntungan menjadi risiko karena gagal mengolah dan menganalisis data hukum. Apalagi pascapandemi yang membawa pada kondisi new normal.”
Ia menyebut salah satu produk teknologi analisis dan olah data hukum yang bisa membantu perusahaan menghindari risiko hukum yang dimaksud. Teknologi yang dikembangkan Hukumonline itu adalah Regulatory Compliance System (RCS https://rcs.hukumonline.com/). Program berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ini mampu melakukan pemantauan kepatuhan suatu perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan disajikan secara komprehensif.
Menurutnya, Hukumonline dan sejumlah produk teknologinya telah berada di jalur yang benar untuk berperan dalam pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi. “Ada lebih banyak dokumen hukum beserta segala masalah hukum di dalamnya yang harus dipantau sejak pandemi terjadi. Teknologi RCS ini akan sangat membantu,” kata Zul.
Nabil, Chairman dari Data Scientist Indonesia, menyebutkan peningkatan literasi tentang data di Indonesia adalah persoalan serius. Era teknologi digital telah menghasilkan limpahan data digital yang nilainya tergantung cara mengolahnya. Sasaran Data Scientist Indonesia adalah membantu percepatan ‘melek data’ bagi publik untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Gelar wicara yang diselenggarakan ini adalah salah satu program penyadaran atas peran penting olah data. Tidak terkecuali olah data hukum yang berdampak pada pemulihan ekonomi.