Terbaru

Dari Berafiliasi dengan Kantor Hukum Asing Hingga Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Mengetahui syarat menjadi calon ketua umum AKPI, perkara rebutan klien antara dua advokat terus berlanjut, dan ancaman jumlah PKPU dan kepailitan jika terjadi resesi di AS.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Dari Berafiliasi dengan Kantor Hukum Asing Hingga Program Pemutihan Pajak Kendaraan
Hukumonline

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Senin (4/7). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!

1. Seberapa Penting Kantor Hukum Indonesia Berafiliasi dengan Law Firm Asing?

Seringkali kita dengar firma-firma hukum ternama di Indonesia menjalin afiliasi dengan firma hukum asing. Seperti, Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP) dengan Rajah Tann Asia; Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP) dengan Dentons hingga kini Bernama Dentons HPRP, dan masih banyak lagi firma hukum top tier Indonesia berafiliasi dengan firma hukum (law firm) asing. Lantas, seberapa penting firma hukum Indonesia bila memiliki hubungan afiliasi dengan firma hukum asing?

2. Begini Syarat Jadi Calon Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Profesi AKPI

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) akan segera melangsungkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) AKPI Tahun 2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 di Jakarta. Berkenaan dengan itu, Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) baru saja mrngumumkan Tahapan, Jadwal RAT AKPI Tahun 2022 dan Persyaratan Peserta, Calon Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Profesi AKPI.

Baca Juga:

3. Sengketa Rebutan Klien Berlanjut, Dua Advokat Saling Bantah

Kasus gugatan terhadap Ketua Kongres Advokat Indonesia Erman Umar oleh mantan rekan sesama advokat, semakin memanas. Pada Rabu (30/6/2022) kasus tersebut sudah memasuki masa persidangan kedua di PN Jakpus. Kedua advokat tersebut mulai saling bantah di media massa.

4. Praktisi Ingatkan PKPU dan Kepailitan Bisa Kembali Naik Bila AS Resesi

Pemerintah dan pelaku usaha diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesehatan ekonomi Indonesia karena dengan adanya prediksi akan terjadi resesi di Amerika Serikat (AS), dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan.

5. Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Regulasinya

Pemutihan pajak kendaraan yang berlaku bagi orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor masih terus berlangsung hingga saat ini. Setidaknya masih ada delapan wilayah di Indonesia yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan hingga September 2022 mendatang.

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait